Fokus Program Prioritas KKP: Dongkrak Produktivitas Ekonomi Nelayan
Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan enam program prioritas nasional tidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik.
Seluruh program diarahkan secara langsung untuk mendongkrak produktivitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa setiap program wajib disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Pihaknya telah melakukan konsolidasi internal guna memastikan jajaran memahami target serta manfaat yang harus diterima warga.
Ia mencontohkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang bukan sekadar memperbaiki rumah warga.
Fokus utamanya justru terletak pada upaya menggenjot produktivitas ekonomi para nelayan di kawasan tersebut.
Perubahan taraf hidup dinilai harus bersumber dari peningkatan kapasitas kerja dan hasil tangkapan.
Trenggono mengungkapkan pengalaman kunjungannya ke berbagai daerah sejak 2020 menjadi dasar perancangan program.
Kondisi perkampungan nelayan di banyak wilayah umumnya menghadapi persoalan serupa terkait fasilitas penunjang.
Pengembangan kawasan nelayan di Biak menjadi salah satu contoh penerapan pemetaan kebutuhan secara saksama.
Pemerintah membangun fasilitas mulai dari stasiun bahan bakar, pabrik es, hingga cold storage.
Pendekatan berbasis kebutuhan tersebut diadopsi dalam pengembangan target pembangunan 5.000 kampung nelayan.
Selain itu, KKP mengelola lima program prioritas lain seperti integrasi tambak udang dan revitalisasi Pantai Utara Jawa.
Ada pula program budidaya tematik di 40.000 desa, modernisasi kapal penangkap ikan, serta swasembada garam.
Penerapan teknologi seperti Recirculating Aquaculture System turut dipertimbangkan demi menjaga efisiensi.
Program swasembada protein diproyeksikan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan melainkan menjadi sumber devisa.
Trenggono turut mengingatkan seluruh jajaran agar menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
Besarnya anggaran menuntut tingkat integritas tinggi serta kepatuhan penuh terhadap ketentuan hukum.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat.
Seluruh tahapan pekerjaan wajib memiliki alat ukur jelas demi menjaga objektivitas pelaksanaan.
Update Terbaru
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






