Desakan publik agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dicopot dari jabatannya terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan menuai tanggapan baru.

Sejumlah pihak menilai tuntutan pemberhentian tersebut seharusnya tidak hanya berhenti pada level menteri saja.

Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyatakan bahwa ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi dan patut dicurigai dalam dugaan praktik pembakaran hutan.

Praktik tersebut disinyalir kuat berkaitan dengan kepentingan ekspansi perkebunan sawit di berbagai wilayah terdampak.

Melalui akun media sosial pribadinya, ia mempertanyakan pihak utama di balik operasional perkebunan yang merugikan tersebut.

Gelombang desakan perombakan kabinet ini bermula dari penilaian publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani perluasan bencana ekologis.

Wilayah Pulau Kalimantan dan Sumatra tercatat mengalami sebaran musibah kebakaran yang semakin meluas dari waktu ke waktu.

Catatan internal kementerian menunjukkan bahwa total luas area yang terbakar secara nasional telah melewati angka 202.000 hektare.

Situasi krisis ini memicu kritik yang semakin tajam setelah kepala negara turun tangan langsung memimpin penanganan di lapangan.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat darurat penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah pada penghujung bulan Agustus 2026.

Dalam agenda peninjauan di Bandara Tjilik Riwut tersebut, Presiden didampingi oleh jajaran pimpinan tinggi militer dan kepolisian.

Ketidakhadiran Menteri Kehutanan dalam rombongan penanganan darurat itu langsung menuai sorotan luas dari masyarakat.

Publik lantas mempertanyakan tingkat kompetensi serta bentuk tanggung jawab nyata dari kementerian terkait.