Minat masyarakat terhadap kendaraan roda dua bertenaga baterai dinilai masih memiliki peluang besar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Perindustrian meskipun nominal subsidi pemerintah direncanakan turun.

Besaran bantuan pembelian kendaraan ramah lingkungan tersebut rencananya akan dipangkas menjadi Rp3 juta.

Angka itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan program bantuan awal pada tahun 2023 silam.

Kala itu, setiap pembelian unit mendapatkan pemotongan harga hingga mencapai angka Rp7 juta.

Artinya, besaran insentif kali ini mengalami penurunan sekitar Rp4 juta atau setara 57 persen.

Strategi Penjualan Lewat Kemudahan Persyaratan

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyatakan bahwa besaran insentif bukan satu-satunya faktor penentu.

Menurutnya, kemudahan persyaratan menjadi kunci utama agar program tersebut dapat dimanfaatkan lebih luas.

Pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya ketika pelonggaran syarat mampu mendongkrak tingkat pemanfaatan.

Pada awal peluncuran, penerima insentif harus berasal dari kelompok tertentu seperti keluarga sejahtera dan pelaku UMKM.

Aturan tersebut kemudian diperlonggar sehingga masyarakat cukup menggunakan KTP Indonesia untuk mendapatkan subsidi.

Perubahan regulasi ini memberikan kesempatan yang jauh lebih luas bagi masyarakat untuk membeli kendaraan listrik.

Oleh karena itu, pihak kementerian tetap optimis kebijakan baru ini mampu menarik minat konsumen.

Faktor eksternal seperti potensi kenaikan harga bahan bakar minyak juga dapat mendorong peralihan moda transportasi.

Sebagian konsumen diprediksi bakal melirik kendaraan listrik sebagai alternatif dari kendaraan konvensional.

Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan dalam industri sepeda motor.

Kebijakan insentif dirancang agar tetap memperhatikan kelangsungan investasi yang telah berjalan di sektor tersebut.