Gelombang Kritik dari Netizen dan Tokoh Publik
Respons publik tidak main-main. Kolom komentar dan berbagai platform media sosial dibanjiri oleh kritik pedas yang menyoroti apa yang mereka sebut sebagai "nihil empati". Tokoh publik seperti Ni Luh Djelantik secara blak-blakan menyatakan, "Pecat aja kadisdik ini, nihil empati."

Senada dengan itu, akun media sosial @febi**** menyoroti ironi kebijakan tersebut dengan nada sarkastik, "Lebih ngutamain dapur MBG daripada kesehatan anak-anak? Standing applause sih." Kritik ini mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap birokrasi yang dianggap mengabaikan keselamatan jiwa peserta didik demi menjaga roda program tetap berputar.

Mengupas Rekam Jejak Muhammad Reza Prabowo
Terlepas dari kontroversi yang sedang memanas, penting untuk mengenali lebih dekat sosok di balik kebijakan tersebut. Muhammad Reza Prabowo bukanlah nama baru dalam birokrasi Kalimantan Tengah. Ia merupakan lulusan Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan juga alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Karier birokrasinya dimulai sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cemerlang. Ia pernah mengabdi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalteng, hingga dipercaya menjadi bagian dari tim Protokol Gubernur. Dedikasi dan performa kerjanya yang menonjol bahkan sempat membuahkan penghargaan bergengsi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).

Prestasi dan Inovasi di Dunia Pendidikan Kalteng
Setelah resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada Mei 2026, Reza mengusung berbagai terobosan yang cukup progresif. Salah satu yang paling fenomenal adalah inisiasi gerakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Digital Serentak yang melibatkan lebih dari 30.000 siswa di seluruh Kalteng, sebuah rekor pertama di Indonesia.