KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin menandatangani Kontrak Jam'iyyah.

Penandatanganan tersebut dilakukan setelah dirinya resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031.

Proses penetapan ini berlangsung dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada Senin (31/8).

Permintaan penandatanganan kontrak disampaikan oleh anggota Ahlul Halli Wal Aqdi yakni KH Anwar Iskandar.

Permintaan itu disampaikan usai pembacaan hasil musyawarah AHWA dalam sidang Pleno V.

Merespons arahan tersebut, Gus Kikin langsung membacakan dan menandatangani Kontrak Jam'iyyah di hadapan para peserta sidang.

Dalam dokumen kontrak tersebut, Gus Kikin menyatakan sejumlah poin penting terkait komitmen kepengurusan organisasi.

Beberapa poin di antaranya adalah pernah menjadi fungsionaris pengurus besar harian Syuriyah atau Tanfidziyah sekurang-kurangnya satu masa khidmat.

Ia juga menyatakan telah lulus kaderisasi PMKNU serta tidak sedang menduduki jabatan politik.

Poin lainnya mencakup ketentuan tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dalam waktu satu tahun terakhir.

Gus Kikin juga berkomitmen untuk tidak pernah memperoleh sanksi jam'iyyah berupa pembekuan kepengurusan.

Ia menyatakan kesediaannya menjalankan tugas sebagai Ketua Umum PBNU dengan sungguh-sungguh.

Selain itu, ia siap menjaga amanat jam'iyyah serta menjaga keutuhan organisasi secara menyeluruh.

Gus Kikin juga berjanji menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan menjalankan hasil keputusan muktamar.

Ia menegaskan komitmennya untuk mematuhi kebijakan Rais Aam dan pengurus besar Syuriyah sebagai pimpinan tertinggi NU.