Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan tanggapan resmi mengenai putusan terbaru Mahkamah Konstitusi terkait penetapan status bencana.

Dalam putusan tersebut, jumlah korban resmi ditetapkan sebagai indikator utama untuk menentukan apakah suatu peristiwa masuk skala nasional atau daerah.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyatakan putusan itu menghadirkan kejelasan regulasi.

Mahkamah Konstitusi turut mengubah jumlah indikator penetapan status bencana dari yang sebelumnya berjumlah lima kini menjadi tiga indikator.

Kelima unsur yang mencakup korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana, luas wilayah, serta dampak sosial tidak lagi harus terpenuhi seluruhnya.

Berdasarkan aturan baru tersebut, status bencana nasional memerlukan minimal tiga dari lima unsur terpenuhi dengan syarat jumlah korban wajib menjadi yang utama.

Pihak BNPB menilai penetapan status bencana merupakan keputusan krusial yang harus berlandaskan data akurat serta kondisi nyata di lapangan.

Lembaga ini berencana memperkuat proses kaji cepat, pendataan, analisis dampak, serta penilaian kemampuan daerah secara menyeluruh.

Berton menegaskan bahwa ketiadaan status nasional bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan dalam memberikan bantuan penanganan darurat.

Pemerintah pusat dipastikan tetap bisa mengerahkan personel, logistik, peralatan, hingga pendanaan sesuai kebutuhan mendesak di lokasi.

Prioritas utamanya adalah memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh perlindungan, penyelamatan, kebutuhan dasar, serta pemulihan.

BNPB akan segera mempelajari putusan tersebut secara mendalam guna menyesuaikan pedoman serta tata kerja bersama kementerian dan daerah.

Langkah penyesuaian ini ditempuh agar proses penilaian dan pendataan bencana dapat berjalan seragam, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terhadap norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menilai keharusan memenuhi lima indikator sekaligus berisiko memperlambat penanganan pada fase tanggap darurat.