Respons BNPB Mengenai Perubahan Aturan Status Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan tanggapan resmi mengenai putusan terbaru Mahkamah Konstitusi terkait penetapan status bencana.
Dalam putusan tersebut, jumlah korban resmi ditetapkan sebagai indikator utama untuk menentukan apakah suatu peristiwa masuk skala nasional atau daerah.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyatakan putusan itu menghadirkan kejelasan regulasi.
Mahkamah Konstitusi turut mengubah jumlah indikator penetapan status bencana dari yang sebelumnya berjumlah lima kini menjadi tiga indikator.
Kelima unsur yang mencakup korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana, luas wilayah, serta dampak sosial tidak lagi harus terpenuhi seluruhnya.
Berdasarkan aturan baru tersebut, status bencana nasional memerlukan minimal tiga dari lima unsur terpenuhi dengan syarat jumlah korban wajib menjadi yang utama.
Pihak BNPB menilai penetapan status bencana merupakan keputusan krusial yang harus berlandaskan data akurat serta kondisi nyata di lapangan.
Lembaga ini berencana memperkuat proses kaji cepat, pendataan, analisis dampak, serta penilaian kemampuan daerah secara menyeluruh.
Berton menegaskan bahwa ketiadaan status nasional bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan dalam memberikan bantuan penanganan darurat.
Pemerintah pusat dipastikan tetap bisa mengerahkan personel, logistik, peralatan, hingga pendanaan sesuai kebutuhan mendesak di lokasi.
Prioritas utamanya adalah memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh perlindungan, penyelamatan, kebutuhan dasar, serta pemulihan.
BNPB akan segera mempelajari putusan tersebut secara mendalam guna menyesuaikan pedoman serta tata kerja bersama kementerian dan daerah.
Langkah penyesuaian ini ditempuh agar proses penilaian dan pendataan bencana dapat berjalan seragam, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terhadap norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Penanggulangan Bencana.
Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menilai keharusan memenuhi lima indikator sekaligus berisiko memperlambat penanganan pada fase tanggap darurat.
Update Terbaru
Klopp Desak Perubahan di Puncak FIFA: Era Infantino Lebih Buruk dari Blatter
Rabu / 18-11-2026, 01:02 WIB
Samsung Galaxy Tab A11+ Turun Harga Jadi Rp3,1 Juta, Ini Spesifikasinya
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Samsung Galaxy Z Flip 8 Diskon Besar Jelang Black Friday
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Windows 11 27H2 Mulai Terungkap, Siap Satukan Basis Sistem 26H1 dan 26H2?
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
The Eternal Fool's Words of Wisdom: Trailer Perdana dan Pengisi Suara Baru
Rabu / 18-11-2026, 01:00 WIB
Pattinson Resmi Jadi Bond, The Batman Part II di Ujung Tanduk?
Rabu / 18-11-2026, 00:59 WIB
Sianipar Nilai Pemblokiran SABH Kemenkum Perkuat Legitimasi FFI Hasil KLB 2024
Rabu / 18-11-2026, 00:57 WIB
Mistress Kanan Season 2 Umumkan Visual, Trailer, dan Empat Pengisi Suara Baru
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
HIDIVE Boyong Giant Ojosama di Winter 2027, Tayang Perdana di Anime Frontier
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
Polisi Arizona Tangkap Pengemudi BMW M2 yang Ngebut 170 mph di Jalan Raya
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
Extended Cut Spider-Man: Brand New Day Tayang Desember, Ada Adegan Baru Rosario Dawson
Rabu / 18-11-2026, 00:55 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Kekhawatiran Jelang Laga PSM vs Persija di Parepare
Rabu / 18-11-2026, 00:52 WIB
Fernandez Incar Poin Perdana di MotoGP Portugal, Modal Usai Podium Qatar
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB
Gubernur NTT Minta Kasus Pemerkosaan Bupati Kupang Dibuka Terang
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB






