Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengerahkan enam tim khusus ke lokasi bencana.

Langkah cepat ini diambil untuk memulihkan total 11.225 dokumen kependudukan milik warga terdampak.

Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur terjadi pada hari Sabtu (15/8) lalu.

Keenam tim tersebut langsung mendatangi tujuh kabupaten berbeda di wilayah terdampak.

Wilayah yang dikunjungi meliputi Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Manggarai.

Petugas juga mendatangi Kabupaten Ende, Ngada, serta Sikka selama masa tanggap darurat.

Proses pemulihan ribuan dokumen penting ini dilakukan langsung di posko-posko pengungsian warga.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi menyatakan bahwa tim bergerak menggunakan skema jemput bola.

Mereka membawa peralatan pendukung lengkap seperti perangkat rekam dan cetak KTP-el.

Petugas juga membawa persediaan blangko KTP-el serta perangkat komunikasi Starlink ke lokasi.

Bencana boleh mengganggu bangunan fisik, tetapi hak atas dokumen kependudukan harus tetap terlindungi.

Metode jemput bola ini memudahkan para lansia, ibu-ibu, dan penyandang disabilitas.

Mereka mendatangi posko layanan dadakan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.

Petugas di lapangan harus melewati rute ekstrem dengan jalanan berkelok tajam.

Kondisi jalur yang dilalui bervariasi mulai dari hotmix, jalan rusak, hingga berbatu.

Seluruh perjalanan tersebut ditempuh di tengah ancaman gempa susulan yang masih terus terjadi.

Upaya pemulihan dokumen ini mendapat kunjungan serta apresiasi dari sejumlah pejabat.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dan pemerhati anak Kak Seto mendatangi lokasi pengungsian.

Kunjungan itu berlangsung di Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.

Dokumen kependudukan memiliki peran krusial sebagai pintu masuk untuk memperoleh bantuan sosial.

Kepemilikan identitas juga memastikan akses layanan kesehatan bagi warga terdampak.

Selain itu, dokumen tersebut penting untuk memastikan anak-anak tetap bisa melanjutkan sekolah.

Seluruh proses penerbitan kembali dokumen yang hilang atau rusak ini sama sekali tidak dipungut biaya.

Teguh menegaskan bahwa identitas merupakan hal yang melekat pada setiap warga negara.

Negara wajib hadir mengembalikan kepastian identitas ketika dokumen warga hilang karena bencana.