Pengadilan Rakyat Menengah Nanjing di Provinsi Jiangsu menjatuhkan vonis mati dengan masa penangguhan selama dua tahun kepada Jiang Chaoliang.

Mantan anggota Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China tersebut terbukti menerima suap senilai lebih dari 746 juta yuan.

Nilai suap tersebut setara dengan sekitar US$111,01 juta atau mencapai Rp1,96 triliun berdasarkan kurs Rp17.737 per dolar AS.

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di China, hukuman mati itu dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Perubahan status hukuman tersebut hanya berlaku jika Jiang tidak melakukan tindak pidana disengaja selama masa penangguhan dua tahun.

Meski nantinya menjalani penjara seumur hidup, ia tidak akan mendapatkan hak pengurangan masa pidana maupun pembebasan bersyarat.

Seluruh aset pribadi hasil kejahatan beserta keuntungan yang diperolehnya langsung disita untuk diserahkan kepada negara.

Pengadilan juga memerintahkan penagihan secara menyeluruh terhadap kerugian negara yang belum berhasil dikembalikan.

Praktik rasuah yang dilakukan oleh Jiang ternyata telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang.

Aksinya tercatat mulai berjalan sejak tahun 1995 hingga tahun 2025 melalui penyalahgunaan jabatan keuangan.

Jiang memanfaatkan posisinya sebagai pejabat tinggi di tingkat provinsi untuk meraup berbagai keuntungan ilegal.

Bantuan yang ia berikan meliputi kemudahan bisnis, persetujuan pinjaman, pemberian proyek, hingga promosi pejabat.

Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

Kendati demikian, pengadilan tetap mempertimbangkan sejumlah faktor yang dinilai meringankan hukuman bagi terdakwa.

Sebagian tindak pidana suap yang dilakukan oleh Jiang diketahui masih berada dalam tahap percobaan.

Terdakwa juga dinilai kooperatif selama proses hukum berlangsung di hadapan para penyidik.

Ia secara sukarela mengungkap berbagai tindakan suap yang sebelumnya belum diketahui oleh aparat penegak hukum.

Jiang turut memberikan informasi penting mengenai aktivitas kriminal berskala besar yang dilakukan oleh pihak lain.

Informasi tersebut telah diverifikasi oleh aparat penegak hukum dan dinyatakan terbukti benar.

Sikap penyesalan serta upaya aktif mengembalikan aset turut menjadi bahan pertimbangan majelis hakim.