Rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tengah disiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Kebijakan pembatasan tersebut secara spesifik akan menyasar masyarakat yang masuk ke dalam kelompok pendapatan desil 9 dan 10.

Pemberlakuan aturan penyaluran energi bersubsidi ini rencananya bakal diterapkan secara bertahap kepada masyarakat kaya tersebut.

Secara mendasar, istilah desil merujuk pada sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga dalam statistik nasional.

Kategori tersebut dimulai dari kelompok desil 1 yang merepresentasikan masyarakat paling tidak mampu hingga desil 10.

Kelompok desil 10 sendiri menunjukkan kategori keluarga yang berada pada posisi paling sejahtera di dalam data.

Secara statistik, posisi desil bukan merupakan label kelas kekayaan mutlak rumah tangga.

Desil menunjukkan posisi relatif rumah tangga di dalam sepuluh kelompok kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Artinya, rumah tangga yang masuk dalam desil sepuluh berada di posisi sepuluh persen teratas.

Penentuan posisi desil rumah tangga warga menggunakan 39 variabel sosial ekonomi yang beragam.

Puluhan variabel penentu tersebut dibagi secara rinci ke dalam dua kelompok kategori utama.

Kategori pertama adalah kelompok individu yang mencakup 13 variabel penting di dalamnya.

Sementara itu, kategori kedua merupakan kelompok keluarga yang memiliki total 26 variabel.

Beberapa variabel terkait mencakup jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan kondisi fisik rumah.

Aspek lain yang dinilai meliputi akses listrik, fasilitas sanitasi, kepemilikan aset, hingga pengeluaran rumah tangga.

Semakin banyak aset dan tinggi pendidikan, sebuah keluarga cenderung masuk kelompok sejahtera.

Kelompok masyarakat kategori sejahtera tersebut berada pada rentang desil 6 hingga 10.

Sebaliknya, warga yang memiliki sedikit aset dan pendidikan rendah masuk kelompok tidak mampu.

Masyarakat dari kelompok tidak mampu tersebut berada pada rentang desil 1 hingga 5.

Penghitungan posisi desil tersebut sama sekali tidak ditentukan berdasarkan nominal pendapatan.

Pemerintah memanfaatkan data desil sebagai acuan untuk prioritas penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Data tersebut juga mendasari efisiensi anggaran negara serta dasar pengambilan kebijakan subsidi.