Jika Korporasi Dianggap Manusia, Hukuman Mati Layak Diterapkan
Lebih dari 130 tahun yang lalu, sebuah tuntutan hukum di Amerika Serikat melahirkan konsep hukum yang dikenal sebagai kepribadian korporasi.
Putusan tersebut memberikan hak kepada perusahaan, setara dengan perlindungan individu berdasarkan Konstitusi.
Prinsip kuno ini masih mendominasi dunia modern, memberikan kekuatan besar bagi perusahaan teknologi untuk menghindari regulasi pemerintah.
Perusahaan swasta kini leluasa menambang data pribadi, mengabaikan layanan kesehatan pekerja, hingga mendominasi pemilu.
Mahkamah Agung di negara tersebut cenderung memenangkan kepentingan modal dalam berbagai sengketa hukum.
Namun, jika korporasi secara hukum diposisikan sebagai manusia yang dapat dijatuhi hukuman mati, aturan ini seharusnya berlaku pula bagi perusahaan.
Secara teori, hukuman mati bagi perusahaan memiliki akar historis yang hampir seusai dengan konsep kepribadian korporasi itu sendiri.
Hukuman mati perusahaan secara resmi dikenal dalam istilah hukum sebagai pembubaran yudisial.
Pada tahun 1887, sebanyak 17 pabrik gula sepakat bergabung membentuk monopoli besar untuk menguasai pasar.
Mahkamah Agung New York akhirnya memaksa kartel tersebut untuk melikuidasi diri dua tahun kemudian.
Alasannya karena korporasi tersebut terbukti menyalahgunakan piagam perusahaan demi memusatkan kekuasaan serta mengatur harga.
Kasus spesifik ini membentuk preseden penting bagi undang-undang anti-monopoli di Amerika Serikat.
Hakim yang memimpin persidangan saat itu menyatakan bahwa umur sebuah korporasi bahkan lebih rendah daripada warga biasa.
Sejak peristiwa tersebut, putusan yang menjatuhkan sanksi pembubaran korporasi menjadi sangat langka ditemukan.
Studi terakhir mengenai pembubaran yudisial pada 2012 menunjukkan tidak ada perusahaan publik yang gagal akibat vonis sepanjang 2001 sampai 2010.
Kendati demikian, masa kini dipandang sebagai waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali sanksi tersebut.
Perusahaan teknologi raksasa saat ini membangun pusat data tanpa memedulikan lingkungan sekitar.
Perusahaan kecerdasan buatan mengumpulkan data pribadi dalam skala yang menyaingi lembaga intelijen.
Platform media sosial terkemuka bahkan terbukti secara nyata memfasilitasi tindakan genosida.
Mahkamah Agung yang sangat konservatif dinilai kecil kemungkinan menyetujui penerapan sanksi tersebut dalam waktu dekat.
Walau demikian, opsi hukum untuk membubarkan korporasi tetap terbuka apabila tekanan publik cukup besar.
Update Terbaru
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB






