Lebih dari 130 tahun yang lalu, sebuah tuntutan hukum di Amerika Serikat melahirkan konsep hukum yang dikenal sebagai kepribadian korporasi.

Putusan tersebut memberikan hak kepada perusahaan, setara dengan perlindungan individu berdasarkan Konstitusi.

Prinsip kuno ini masih mendominasi dunia modern, memberikan kekuatan besar bagi perusahaan teknologi untuk menghindari regulasi pemerintah.

Perusahaan swasta kini leluasa menambang data pribadi, mengabaikan layanan kesehatan pekerja, hingga mendominasi pemilu.

Mahkamah Agung di negara tersebut cenderung memenangkan kepentingan modal dalam berbagai sengketa hukum.

Namun, jika korporasi secara hukum diposisikan sebagai manusia yang dapat dijatuhi hukuman mati, aturan ini seharusnya berlaku pula bagi perusahaan.

Secara teori, hukuman mati bagi perusahaan memiliki akar historis yang hampir seusai dengan konsep kepribadian korporasi itu sendiri.

Hukuman mati perusahaan secara resmi dikenal dalam istilah hukum sebagai pembubaran yudisial.

Pada tahun 1887, sebanyak 17 pabrik gula sepakat bergabung membentuk monopoli besar untuk menguasai pasar.

Mahkamah Agung New York akhirnya memaksa kartel tersebut untuk melikuidasi diri dua tahun kemudian.

Alasannya karena korporasi tersebut terbukti menyalahgunakan piagam perusahaan demi memusatkan kekuasaan serta mengatur harga.

Kasus spesifik ini membentuk preseden penting bagi undang-undang anti-monopoli di Amerika Serikat.

Hakim yang memimpin persidangan saat itu menyatakan bahwa umur sebuah korporasi bahkan lebih rendah daripada warga biasa.

Sejak peristiwa tersebut, putusan yang menjatuhkan sanksi pembubaran korporasi menjadi sangat langka ditemukan.

Studi terakhir mengenai pembubaran yudisial pada 2012 menunjukkan tidak ada perusahaan publik yang gagal akibat vonis sepanjang 2001 sampai 2010.

Kendati demikian, masa kini dipandang sebagai waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali sanksi tersebut.

Perusahaan teknologi raksasa saat ini membangun pusat data tanpa memedulikan lingkungan sekitar.

Perusahaan kecerdasan buatan mengumpulkan data pribadi dalam skala yang menyaingi lembaga intelijen.

Platform media sosial terkemuka bahkan terbukti secara nyata memfasilitasi tindakan genosida.

Mahkamah Agung yang sangat konservatif dinilai kecil kemungkinan menyetujui penerapan sanksi tersebut dalam waktu dekat.

Walau demikian, opsi hukum untuk membubarkan korporasi tetap terbuka apabila tekanan publik cukup besar.