Kementerian Komunikasi dan Digital resmi mengeluarkan kebijakan baru untuk melindungi konsumen telekomunikasi di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026.

Aturan tersebut secara tegas melarang operator seluler untuk menghilangkan sisa kuota internet pelanggan.

Selain itu, operator juga dilarang mengenakan biaya tambahan guna mempertahankan ataupun menggunakan sisa kuota tersebut.

Kebijakan ini resmi diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai instrumen kepastian hukum.

Penerbitan aturan ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026.

Meutya menegaskan bahwa sisa kuota merupakan hak pelanggan yang wajib mendapatkan perlindungan penuh.

Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan tidak boleh begitu saja hangus saat masa aktif paket berakhir.

Pemerintah menerima banyak aduan masyarakat terkait operator yang belum sepenuhnya mematuhi keputusan tersebut.

Pemerintah mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan sesuai kebutuhan pelanggan masing-masing.

Bentuk perlindungan tersebut mencakup akumulasi kuota rollover, tanpa akumulasi, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, hingga pengembalian dana.

Pendekatan layanan telekomunikasi diubah agar pelanggan yang menentukan pilihan layanan.

Operator kini tidak lagi diperbolehkan menentukan pilihan layanan secara sepihak untuk pelanggan.

Komdigi juga mewajibkan operator memberikan edukasi dan informasi yang jelas mengenai harga serta volume kuota.

Informasi tersebut harus disampaikan secara sederhana agar pelanggan mengetahui hak dan pilihan layanan.

Operator wajib menyediakan kanal pemantauan terintegrasi untuk memudahkan pengecekan penggunaan sisa kuota.

Surat Edaran ini memberikan batas waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan.

Laporan tersebut wajib disampaikan secara berkala satu kali setiap bulan kepada pihak kementerian.

Komdigi akan terus melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan hak masyarakat dalam ekosistem digital nasional.