Pemerintah resmi menetapkan lima negara yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas khusus dalam kebijakan Devisa Hasil Ekspor.

Kebijakan tersebut mencakup kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan Sumber Daya Alam khususnya bagi sektor pertambangan.

Kelima negara yang terpilih untuk mendapatkan fasilitas khusus ini meliputi Amerika Serikat, China, Hong Kong, Australia, dan Kanada.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan penetapan itu didasarkan pada dua kriteria utama.

Kriteria pertama adalah negara yang memiliki nilai investasi terbesar pada sektor pertambangan di wilayah Indonesia.

Kriteria kedua adalah memiliki perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman lainnya yang berkaitan dengan perdagangan.

Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Implementasi Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 di Jakarta.

Fasilitas khusus ini merupakan bentuk implementasi dari ketentuan dalam regulasi pemerintah tersebut.

Pemerintah juga telah menetapkan sebanyak 15 bank devisa sebagai tempat penempatan Rekening Khusus DHE SDA.

Jumlah tersebut terdiri atas lima bank devisa milik BUMN dan sebanyak sepuluh bank devisa dari kategori non-BUMN.

Bank devisa BUMN yang ditunjuk mencakup Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia.

Sementara itu, jajaran bank devisa non-BUMN meliputi Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG Bank, dan JP Morgan.

Selain itu terdapat pula Citibank, Bank of China, ICBC Indonesia, CCB Indonesia, SMBC Indonesia, serta HSBC Indonesia.

Pemberlakuan fasilitas Pasal 18A ini bersifat opsional bagi para eksportir sektor pertambangan yang memenuhi kriteria.