Pemerintah diminta untuk menunda rencana pembentukan Badan Layanan Umum pengelola batu bara dalam waktu dekat.

Permintaan penundaan tersebut disampaikan oleh Ketua Indonesian Mining and Energy Forum, Singgih Widagdo.

Singgih menilai skema tersebut berpotensi besar menambah kompleksitas dalam hal tata kelola pasokan batu bara domestik.

Ia mengakui bahwa tujuan pembentukan badan tersebut sebenarnya sangat baik untuk menjaga ketersediaan energi nasional.

Namun, ia menegaskan perlunya kejelasan mengenai pembagian peran serta tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan energi.

Draf Peraturan Presiden sebelumnya memberikan kewenangan yang sangat luas kepada badan tersebut.

Kewenangan itu mencakup proses rekonsiliasi kebutuhan, perencanaan, pengadaan, hingga distribusi batu bara secara langsung.

Badan tersebut juga memiliki opsi untuk membeli langsung dari pemilik tambang serta menjalankan kontrak jangka panjang.

Menurut Singgih, kewenangan luas itu harus diiringi oleh mekanisme yang transparan bagi seluruh pelaku usaha.

Hal tersebut penting agar setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal penentuan pemasok maupun volume kontrak.

Ia mengingatkan agar kehadiran badan ini tidak hanya berfokus melakukan transaksi dengan perusahaan tertentu saja.

Tantangan di lapangan dinilai semakin berat akibat keberadaan 799 izin usaha pertambangan batu bara.

Ribuan izin tersebut memiliki kapasitas produksi, lokasi tambang, serta kualitas yang sangat beragam.

Variasi kualitas batu bara tersebut membentang dari kategori low rank hingga kategori high rank.

Kondisi itu membuat badan tersebut akan menghadapi kerumitan tinggi jika bertindak sebagai pembeli tunggal.

Singgih juga menyoroti aturan yang memungkinkan badan tersebut menjual batu bara dari tambang kelolaannya sendiri.

Posisi ganda sebagai pembeli sekaligus pengelola tambang perlu diperjelas agar tetap berjalan secara adil.

Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk mengkaji ulang desain badan tersebut secara mendalam.

Kajian ulang perlu mencakup mekanisme pemilihan pemasok, standar kualitas, sumber modal, hingga penetapan margin.