Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa pemerintah tengah membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional secara menyeluruh.

Langkah tersebut mencakup pengukuran ulang parameter yang dipakai untuk menetapkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

Hal ini disampaikan Misbakhun untuk merespons sorotan publik terhadap tingkat akurasi data desil sebagai acuan penerima perlindungan sosial.

Menurutnya, pembenahan data tersebut krusial agar kebijakan subsidi dan bantuan sosial dari negara bisa disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga menjalankan proses sensus ekonomi yang lebih detail serta melakukan kalibrasi ulang terhadap baseline Produk Domestik Bruto.

Data desil menjadi sorotan penting karena selama ini dipakai untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima berbagai program perlindungan.

Ketepatan data sangat dibutuhkan agar anggaran negara yang mencapai ribuan triliun rupiah tidak jatuh pada pihak yang tidak semestinya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Purbaya menyebutkan bahwa data tersebut akan menjadi acuan utama dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi program pembangunan.

Penyempurnaan sistem data ini diharapkan mampu menghadirkan program pemerintah yang jauh lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Langkah Konkret Lewat Sensus Ekonomi

Proses perbaikan ini juga melibatkan pelaksanaan sensus ekonomi secara jauh lebih detail guna memastikan validitas di tingkat bawah.

Langkah tersebut mencakup proses kalibrasi ulang terhadap baseline Produk Domestik Bruto yang sedang dijalankan pemerintah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna menegaskan bahwa penyempurnaan data ini krusial agar seluruh program pembangunan berjalan akuntabel.