Perjuangan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur tidak hanya menguras tenaga petugas, tetapi juga memakai dana pribadi.

Pemangkasan anggaran berdampak langsung terhadap penanganan karhutla sehingga sejumlah petugas harus menggunakan uang sendiri terlebih dahulu.

Kendala Anggaran Penanganan Karhutla

Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmadi mengonfirmasi sebagian anak buahnya terpaksa merogoh kocek pribadi untuk turun ke lapangan.

Kondisi tersebut sempat membuat instansi terkait kesulitan membiayai kebutuhan makan dan minum petugas yang sedang beroperasi.

Persoalan itu telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kaltim agar mendapatkan solusi nyata demi kelancaran operasional di lapangan.

Alokasi Dana dan Proses Pencairan

Dinas Kehutanan Kaltim mendapatkan alokasi dana sekitar Rp19 miliar yang dibagi untuk beberapa item pekerjaan termasuk pemulihan ekosistem.

Anggaran tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil FCPF pusat dan baru bisa dicairkan paling lambat bulan September karena ada pergeseran.

Sembari menunggu dana cair, petugas tetap bergerak menangani kebakaran di berbagai wilayah dengan jaminan penggantian biaya.

Setiap penggunaan uang pribadi untuk kegiatan pemadaman wajib disertai surat pertanggungjawaban serta dokumentasi foto yang lengkap.

Selain petugas, anggaran itu juga diperlukan untuk mendukung lebih dari 5 ribu anggota Masyarakat Peduli Api di lapangan.

Seluruh kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan diperintahkan tetap berada di daerah masing-masing untuk mengantisipasi ancaman karhutla.