Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa berbagai posisi penting untuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis telah ditentukan.

Lembaga tersebut dipastikan siap dijalankan setelah nama Sarjito disetujui DPR RI sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa persiapan kelembagaan ini sudah berjalan dengan cukup baik.

Posisi Deputi Komisioner hingga Kepala Departemen pada satuan kerja tersebut kini telah terisi lengkap.

Fungsi-fungsi di bawahnya juga sudah disiapkan agar langsung siap bekerja begitu pimpinan baru resmi mulai bertugas.

Persiapan Regulasi dan Komoditas

Selain struktur internal, OJK telah menyiapkan dua rancangan Peraturan OJK terkait peralihan pengawasan komoditas.

Aturan tersebut mencakup peralihan dari Bappebti Kementerian Perdagangan serta pengaturan operasional bursa.

Rancangan regulasi ini selanjutnya akan dimintai persetujuan resmi melalui Komisi XI DPR RI.

Langkah komunikasi tersebut wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sementara itu, detail mengenai komoditas yang akan diperdagangkan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan bursa ini mulai beroperasi secara resmi pada 1 Januari 2027.

Target Harga Referensi Domestik

Kehadiran bursa khusus ini dirancang untuk membangun harga referensi bagi komoditas utama ekspor Indonesia.

Pemerintah sebelumnya menyoroti bahwa Indonesia selama puluhan tahun menjadi produsen besar berbagai komoditas dunia namun harga kerap ditentukan di luar negeri.

Komoditas andalan seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet dinilai tidak masuk akal jika harganya ditentukan oleh pihak luar yang tidak memiliki komoditas tersebut.

Kebijakan ini sekaligus menjadi tahap lanjutan dari skema ekspor satu pintu yang digodok pemerintah bersama OJK.