Universitas Gadjah Mada menghadapi potensi sanksi serius jika tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Langkah hukum tersebut berkaitan dengan keterbukaan dokumen akademik milik Presiden ke-7 Joko Widodo.

PTUN Jakarta pada 30 Juli 2026 menolak permohonan keberatan UGM dan memperkuat putusan Komisi Informasi Pusat.

Putusan bernomor 126/G/KI/2026/PTUN. JKT menetapkan salinan ijazah dan dokumen akademik Jokowi sebagai informasi terbuka.

Keterbukaan informasi ini tetap berlaku selama tidak mencakup data pribadi yang dikecualikan menurut ketentuan hukum.

Siprianus Edi Hardum selaku kuasa hukum kelompok Bonjowi menyatakan ketidakpatuhan memicu potensi sanksi pidana.

Ancaman pidana tersebut merujuk pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 52 UU KIP mengatur ketentuan pidana maksimal satu tahun bagi badan publik yang menolak memberikan informasi wajib.

Potensi jeratan hukum ini juga dapat menyasar pimpinan tertinggi UGM termasuk rektor jika kewajiban diabaikan.

Di sisi lain, Yakup Hasibuan selaku kuasa hukum Jokowi memastikan pihak kampus akan hadir sebagai saksi.

Kehadiran UGM dalam persidangan perkara Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa bertujuan menjelaskan riwayat perkuliahan secara rinci.

Penjelasan tersebut mencakup proses penerimaan mahasiswa, catatan peminjaman perpustakaan, hingga Kartu Hasil Studi.

Berbagai bukti autentik itu akan dipaparkan secara terbuka guna memperjelas keaslian ijazah Jokowi di persidangan.

Pihak kuasa hukum juga mengingatkan penebar tuduhan palsu berisiko menghadapi persoalan hukum lanjutan.

Persoalan hukum tersebut dapat berupa dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ataupun manipulasi elektronik.