Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini masih menantikan lampu hijau dari Pemerintah Pusat.

Izin tersebut diperlukan untuk merealisasikan penerbitan surat utang daerah atau Jakarta Municipal Bond.

Nilai surat utang yang disiapkan mencapai Rp3,5 triliun.

Dana dari instrumen tersebut diproyeksikan untuk membiayai berbagai kebutuhan infrastruktur kota.

Langkah ini diambil demi membuka sumber pembiayaan baru yang lebih luas bagi pembangunan ibu kota.

Pramono menyampaikan hal itu dalam ajang Jakarta Investment Festival Summit 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta pada Jumat.

Menurutnya, penerbitan obligasi daerah menjadi bagian dari strategi memperluas pendekatan pembiayaan pembangunan.

Kebutuhan investasi yang kian besar membuat pemerintah daerah perlu mencari jalur alternatif.

Langkah finansial ini diharapkan mampu membuka jalan baru untuk pembangunan perkotaan jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menawarkan puluhan proyek strategis kepada para investor.

Total nilai investasi dari proyek-proyek tersebut menyentuh angka Rp115 triliun.

Portofolio yang ditawarkan mencakup sektor properti, perhotelan, hingga utilitas serta transportasi.

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memperkuat kemitraan dengan berbagai institusi global demi kemajuan kota.

Portofolio tersebut mencerminkan beragam peluang yang ditawarkan Jakarta, mulai dari properti, perhotelan, hingga utilitas dan transportasi.

Pramono menegaskan Jakarta kini berdiri pada momen penting untuk menjadi kota yang lebih berkelanjutan serta kompetitif.