Kebutuhan rumah layak di Indonesia menghadapi tantangan besar berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025.

Angka ketimpangan kepemilikan rumah mencapai 9,6 juta unit dan kebutuhan rumah layak huni mencapai 23,4 juta unit.

Kondisi ini makin kompleks karena 59,4 persen tenaga kerja berada di sektor informal yang kesulitan mengakses KPR bank.

Perbankan juga menghadapi masalah penyaluran KPR bertenor panjang dengan sumber dana didominasi simpanan jangka pendek.

Rasio KPR terhadap PDB Indonesia baru berada di angka 3,19 persen pada triwulan I tahun 2026.

Peran PT SMF Mengatasi Hambatan Likuiditas

Pemerintah menugaskan PT Sarana Multigriya Finansial sebagai penyedia likuiditas dan alat fiskal Kementerian Keuangan.

PT SMF memanfaatkan mekanisme leveraging di pasar modal untuk melipatgandakan dana porsi pemerintah.

Pada 2021-2025, PT SMF menerima Penyertaan Modal Negara sebesar Rp14,35 triliun.

Hingga Juni 2026, PT SMF menyalurkan pendanaan dampingan KPR FLPP mencapai Rp36,77 triliun bagi MBR.

Secara akumulatif, PT SMF telah mengalirkan dana ke sektor perumahan nasional sebesar Rp155,82 triliun.

Nilai tersebut meliputi fasilitas sekuritisasi sebesar Rp14,21 triliun serta pinjaman dan pembelian KPR Rp141,61 triliun.

Manfaat penyaluran tersebut telah dirasakan oleh lebih dari 2,7 juta debitur KPR di seluruh Indonesia.

PT SMF juga berinovasi melalui penerbitan instrumen keuangan modern seperti sekuritisasi EBA-SP.

Selain itu, terdapat skema rent-to-own dan mikro perumahan untuk mempermudah pekerja informal.

Obligasi dan sukuk PT SMF juga diakui Bank Indonesia sebagai underlying transaksi Repo pada akhir 2025.

Setiap pembiayaan Rp1 triliun memberikan efek pengganda hingga Rp1,9 triliun terhadap Produk Domestik Bruto nasional.