Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dengan mengecualikan puluhan institusi pendidikan papan atas dari daftar penerima bantuan makanan.

Kebijakan tersebut menyasar sekitar 80 sekolah swasta elite yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan bahwa institusi tersebut dianggap sudah mampu mencukupi kebutuhan makan para siswa secara mandiri.

Langkah penataan ini sudah mulai berjalan dan dapat dipantau langsung melalui sistem aplikasi digital yang telah disediakan.

Masyarakat maupun pihak sekolah dapat memeriksa status pengecualian tersebut lewat pemanfaatan platform Radar MBG secara berkala.

Beberapa institusi ternama yang dipastikan tidak lagi menerima alokasi fasilitas itu mencakup Jakarta Intercultural School serta Cikal.

Selain itu, nama lembaga pendidikan lain seperti SMA Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari turut masuk dalam daftar pengecualian.

Penyesuaian daftar penerima manfaat ini berkaitan erat dengan upaya efisiensi anggaran negara serta ketepatan sasaran program.

Pemerintah berfokus mengalokasikan anggaran kepada kelompok masyarakat yang benar-benar memerlukan dukungan pemenuhan gizi.

Sebelumnya, kajian mendalam mengenai tata kelola penyaluran program ini memang tengah digenjot oleh jajaran badan terkait.

Evaluasi tersebut merespons arahan presiden agar pembenahan tata kelola berjalan cepat dalam kurun waktu satu bulan.

Proses seleksi penerima selanjutnya akan terus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi serta karakteristik dari para siswa.