Sidang perdana gugatan Ardhito Pramono terhadap PT Sony Music Entertainment Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi ditunda.

Penundaan tersebut terjadi karena pihak tergugat tidak membawa anggaran dasar yang diperlukan dalam agenda pemeriksaan legal standing.

Kuasa hukum Sony Music, Margareth, menyatakan pihaknya hadir dalam sidang pertama tersebut untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Pihak Sony Music menyatakan belum bisa memberikan komentar lebih jauh terkait klaim kerugian sebesar Rp5,7 miliar akibat dugaan wanprestasi royalti.

Margareth menyebutkan bahwa seluruh materi gugatan dan mekanisme penyelesaian akan disampaikan langsung di dalam persidangan mendatang.

Terkait somasi dan upaya perdamaian yang diklaim tidak direspons, pihak Sony Music menegaskan bahwa komunikasi dengan musisi tersebut berjalan baik.

Di sisi lain, kuasa hukum Ardhito Pramono, Adityo Ramadhan, menyampaikan bahwa agenda sidang lanjutan dijadwalkan pada 10 September 2026.

Sidang berikutnya akan berfokus pada pelengkapan dokumen legal standing yang kurang dari pihak tergugat.

Gugatan perdata dengan nomor register 577/Pdt. G/2026 ini didaftarkan oleh Ardhito Pramono ke pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2026.

Gugatan tersebut dilayangkan karena Sony Music diduga menahan royalti lagu dan memberikan izin sinkronisasi tanpa pembayaran.

Dugaan Penahanan Royalti dan Izin Tanpa Pembayaran

Adityo Ramadhan selaku kuasa hukum Ardhito sebelumnya menjelaskan bahwa pihak label diduga menahan royalti atas lagu-lagu kliennya sejak 2023 dengan alasan yang tidak berdasar.

Selain itu, Sony Music juga dituding memberikan izin sinkronisasi penggunaan lagu di beberapa serial televisi Korea Selatan melalui lembaga manajemen kolektif tanpa disertai pembayaran kepada musisi tersebut.

Sejumlah karya yang diklaim dipakai tanpa izin meliputi lagu Say Hello, Fine Today, 925, hingga Bitterlove.

Berdasarkan rangkaian persoalan pengelolaan royalti tersebut, Ardhito akhirnya melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menuntut haknya.