Ibaratkan DPR sebagai 'Rumah', Puan Maharani Tegaskan Soal Mekanisme Aspirasi dan Janjikan RUU Perampasan Aset Rampung Akhir Tahun
Ukuran Teks
- Audiensi dengan Komisi: Masyarakat dapat mengajukan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan komisi yang membidangi isu terkait.
- Melalui Badan Kelengkapan DPR: Aspirasi dapat disalurkan melalui badan atau panitia khusus yang dibentuk oleh DPR.
- Undangan Paripurna: Dalam isu-isu strategis tertentu, DPR bahkan dapat mengundang perwakilan massa aksi untuk ikut serta atau memberikan keterangan dalam sidang paripurna.
"Namun ya ikuti mekanisme dan aturan yang ada di lembaga DPR ini. Begitu juga saya rasa di setiap rumah yang akan dimasuki oleh tamu, tentu saja harus mengikuti mekanisme dan aturannya agar tujuan bertemu dan berdiskusi bisa tercapai dengan baik," ungkapnya.
Komitmen Tuntaskan RUU Perampasan Aset
Pernyataan Puan ini tidak lepas dari desakan kuat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya yang menuntut kepastian hukum terkait aset-aset tidak wajar.
Merespons hal tersebut, Puan memberikan jaminan waktu yang konkret. Ia berkomitmen bahwa Dewan Perwakilan Rakyat akan segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, salah satu RUU yang paling dinanti oleh publik untuk memberantas korupsi dan kejahatan kerah putih.
"Sekarang bulan Agustus, lalu September, Oktober, November, Desember. Artinya masih kurang lebih empat setengah bulan lagi," hitung Puan.
Ia mengonfirmasi target waktu yang telah disepakati oleh para pimpinan DPR. "Insyaallah bahwa penutupan tahun ini, tahun 2026, pada tanggal 31 Desember. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, Pak Dasco, bahwa insyaallah RUU Perampasan Aset ini akan kami selesaikan dan ketok palu pada tanggal 15 Desember 2026."
Harapan Baru bagi Pemberantasan Korupsi
Komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset pada akhir tahun 2026 ini menjadi angin segar bagi para pegiat antikorupsi dan masyarakat luas. RUU ini dinilai sebagai instrumen krusial untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara melalui pembuktian terbalik atas aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Dengan adanya kejelasan mengenai mekanisme penyampaian aspirasi serta target waktu yang pasti untuk RUU strategis, Puan berharap sinergi antara masyarakat dan DPR dapat terus terjalin secara konstruktif. Rakyat dapat menyalurkan suaranya dengan tertib, sementara DPR dapat bekerja maksimal menghasilkan undang-undang yang berpihak pada keadilan. ()*
Update Terbaru
Killer Peter Chapter 158 Bahasa Indonesia: Bocoran, Prediksi, dan Jadwal Rilis 21 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 13:25 WIB
BRI Junio x Playtopia Rilis Kartu Debit Khusus Edukasi Keuangan Anak
Rabu / 18-11-2026, 13:21 WIB
Google Gemini Rilis Fitur Agen AI untuk Telepon dan Belanja di Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 13:21 WIB
Apple Maps Hadirkan Fitur Baru di India dengan Tampilan 3D dan Navigasi AR
Rabu / 18-11-2026, 13:21 WIB
Uji Bedah iFixit Ungkap Kendala Perbaikan Perangkat Apple HomeView
Rabu / 18-11-2026, 13:21 WIB
Harapan Pelatih Bali United agar Tim Geypens Tetap Berseragam Timnas
Rabu / 18-11-2026, 13:14 WIB
Rekor Baru PSSI: Empat Timnas Indonesia Tampil di Piala Asia 2027 Sekaligus
Rabu / 18-11-2026, 13:14 WIB
Media Vietnam Soroti Aksi Timnas U-17 Bantai Afghanistan di Kualifikasi
Rabu / 18-11-2026, 13:14 WIB
Kronologi Lengkap Viral PKL Tegur Pemilik Rumah di Mojokerto karena Mobil Parkir di Depan Lapak
Rabu / 18-11-2026, 13:11 WIB
Atasi Dampak Karhutla, CT ARSA dan Koarmada Salurkan Lima Ton Bantuan
Rabu / 18-11-2026, 13:07 WIB
Respon KPK Terkait Konsultasi Status Pekerjaan Seni Raffi Ahmad
Rabu / 18-11-2026, 13:07 WIB
Waspada Penipuan Verifikasi SPPG, BGN Ingatkan Mitra Hati-Hati
Rabu / 18-11-2026, 13:07 WIB
Timnas Indonesia Stagnan di Peringkat 116 FIFA Tanpa Jalani Laga
Rabu / 18-11-2026, 13:01 WIB
Tanggapan Dasco Terkait Isu Judi Online dan Tuduhan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 13:00 WIB






