• Audiensi dengan Komisi: Masyarakat dapat mengajukan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan komisi yang membidangi isu terkait.
  • Melalui Badan Kelengkapan DPR: Aspirasi dapat disalurkan melalui badan atau panitia khusus yang dibentuk oleh DPR.
  • Undangan Paripurna: Dalam isu-isu strategis tertentu, DPR bahkan dapat mengundang perwakilan massa aksi untuk ikut serta atau memberikan keterangan dalam sidang paripurna.
 
"Namun ya ikuti mekanisme dan aturan yang ada di lembaga DPR ini. Begitu juga saya rasa di setiap rumah yang akan dimasuki oleh tamu, tentu saja harus mengikuti mekanisme dan aturannya agar tujuan bertemu dan berdiskusi bisa tercapai dengan baik," ungkapnya.

Komitmen Tuntaskan RUU Perampasan Aset

Pernyataan Puan ini tidak lepas dari desakan kuat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya yang menuntut kepastian hukum terkait aset-aset tidak wajar.
 
Merespons hal tersebut, Puan memberikan jaminan waktu yang konkret. Ia berkomitmen bahwa Dewan Perwakilan Rakyat akan segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, salah satu RUU yang paling dinanti oleh publik untuk memberantas korupsi dan kejahatan kerah putih.
 
"Sekarang bulan Agustus, lalu September, Oktober, November, Desember. Artinya masih kurang lebih empat setengah bulan lagi," hitung Puan.
 
Ia mengonfirmasi target waktu yang telah disepakati oleh para pimpinan DPR. "Insyaallah bahwa penutupan tahun ini, tahun 2026, pada tanggal 31 Desember. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, Pak Dasco, bahwa insyaallah RUU Perampasan Aset ini akan kami selesaikan dan ketok palu pada tanggal 15 Desember 2026."
 

Harapan Baru bagi Pemberantasan Korupsi

Komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset pada akhir tahun 2026 ini menjadi angin segar bagi para pegiat antikorupsi dan masyarakat luas. RUU ini dinilai sebagai instrumen krusial untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara melalui pembuktian terbalik atas aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
 
Dengan adanya kejelasan mengenai mekanisme penyampaian aspirasi serta target waktu yang pasti untuk RUU strategis, Puan berharap sinergi antara masyarakat dan DPR dapat terus terjalin secara konstruktif. Rakyat dapat menyalurkan suaranya dengan tertib, sementara DPR dapat bekerja maksimal menghasilkan undang-undang yang berpihak pada keadilan. ()*