Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, Jakarta, kembali menjadi pusat perhatian publik. Di tengah tingginya dinamika dan gelombang tuntutan dari berbagai elemen masyarakat, Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya buka suara terkait tata cara penyampaian aspirasi.
 
Usai memimpin rapat paripurna DPR RI, Kamis (27/8/2026), Puan menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak pernah menutup diri dari kritik maupun masukan rakyat. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat harus berjalan di atas rel aturan dan etika yang saling menghargai.
 

DPR Ibaratkan 'Rumah', Tamu Harus Hormati Aturan

"Ya, sebenarnya kan memang dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Namun, ada aturan dan mekanismenya," ujar Puan di sela-sela kesibukannya di Gedung Parlemen, Kamis.
 
Politikus senior PDIP ini menggunakan analogi yang sederhana namun bermakna mendalam. Menurutnya, gedung DPR adalah 'rumah' bagi wakil rakyat yang bekerja atas nama masyarakat.
 
"Bayangkan jikalau aspirasi dan pertemuan itu ingin dilakukan, ya namanya rumah. Di rumah siapa saja, kalau ada tamu yang datang, tentu harus mengikuti aturan main di rumah tersebut. Ini kan lembaga DPR, rumah milik rakyat yang diatur oleh perwakilannya," tambahnya.
 

Mekanisme Penyampaian Aspirasi yang Benar

Lantas, bagaimana mekanisme yang diharapkan oleh DPR agar aspirasi masyarakat dapat didengar dan ditindaklanjuti secara resmi? Puan menjelaskan bahwa terdapat berbagai saluran resmi melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang siap menampung suara publik.
 
"Silakan sampaikan surat permintaan untuk bertemu. Sampaikan surat apa, namanya keinginan untuk menyampaikan aspirasi. Tentu saja kami akan menemui dan menerima aspirasi tersebut," jelas Puan.
 
Ia merinci beberapa jalur resmi yang bisa ditempuh oleh masyarakat atau kelompok organisasi, di antaranya: