Mengapa Kasus Seperti Ini Masih Terjadi?

Kasus yang dialami oleh wanita dengan akun @tasyamarcella96 ini menyoroti celah informasi yang sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Seringkali, korban kecelakaan yang berada dalam kondisi stres dan awam terhadap prosedur hukum menjadi target empuk praktik percaloan atau pungutan biaya administrasi fiktif.
 
Padahal, biaya operasional penyidikan, penyimpanan barang bukti di gudang kepolisian, hingga administrasi pengembalian kendaraan telah menjadi tanggungan negara. Membebankan biaya kepada pemilik kendaraan untuk "surat pengeluaran" adalah tindakan yang melanggar kode etik profesi dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun disiplin.
 

Syarat Mudah dan Transparan untuk Mengambil Kendaraan Barang Bukti

Untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik pungli, Satlantas Polrestabes Surabaya juga merinci syarat-syarat pengambilan barang bukti yang sebenarnya sangat sederhana dan tidak menyulitkan. Pemilik kendaraan cukup mempersiapkan dokumen-dokumen berikut:
 
  1. Putusan Pengadilan atau Surat Keterangan Resmi: Dokumen yang menyatakan bahwa status barang bukti telah selesai diproses atau tidak lagi diperlukan untuk penyidikan.
  2. Bukti Kepemilikan Kendaraan Asli: Berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang masih berlaku atas nama pemohon.
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP): Sebagai identitas diri yang sah dan sesuai dengan nama pada BPKB.
  4. Surat Kuasa (Jika Diwakilkan): Apabila pemilik kendaraan berhalangan hadir, perwakilan wajib membawa surat kuasa bermaterai yang dilengkapi dengan fotokopi KTP pemilik dan penerima kuasa.
 
Lalu, bagaimana jika BPKB masih menjadi agunan di bank?
Tenang, pihak kepolisian memahami kondisi ini. Pemilik kendaraan cukup membawa fotokopi BPKB yang telah dilegalisasi oleh pihak bank atau lembaga keuangan terkait, disertai dengan surat keterangan dari bank yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut memang masih dalam masa kredit namun diizinkan untuk diambil pengembaliannya oleh kepolisian.