Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan keluhan seorang pengemudi di Surabaya yang merasa dirugikan saat proses pengambilan kendaraan pasca-kecelakaan. Sebuah unggahan viral di platform Threads dari akun @tasyamarcella96 menyuarakan kekecewaannya setelah diminta membayar uang sebesar Rp1 juta hanya untuk mendapatkan surat pengeluaran kendaraan yang berstatus sebagai barang bukti kecelakaan.
 
Insiden ini sontak memancing reaksi beragam dari warganet. Banyak yang bertanya-tanya, benarkah pengambilan barang bukti kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih dipungut biaya? Ataukah ini merupakan bentuk pungutan liar (pungli) yang justru bertentangan dengan aturan resmi kepolisian?
 
Untuk meluruskan kebingungan di tengah masyarakat, berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai aturan, syarat, dan prosedur resmi pengambilan barang bukti kecelakaan lalu lintas berdasarkan keterangan resmi dari pihak berwenang.
 

Klarifikasi Resmi: Pengambilan Barang Bukti Kecelakaan 100 Persen Gratis

Menanggapi viralnya kasus tersebut, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri segera memberikan klarifikasi tegas. Melalui situs resmi dan keterangan pers, pihak kepolisian menegaskan bahwa seluruh proses pengambilan kendaraan atau barang bukti kecelakaan lalu lintas tidak dipungut biaya sepeser pun (gratis).
 
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Lutfhie Sulistiawan, secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum maupun aturan internal yang memperbolehkan pemungutan biaya dalam proses pengembalian barang bukti kepada pemilik sah kendaraan.
 
"Proses pengambilan kendaraan barang bukti dipastikan gratis. Apabila ada oknum yang meminta bayaran atau menyuruh membayar untuk surat pengeluaran, masyarakat diminta untuk tidak segan-segan melaporkannya langsung kepada kami," tegas Kombes Pol. Lutfhie Sulistiawan.
 
Pernyataan ini menjadi angin segar sekaligus pengingat penting bagi seluruh pengguna jalan. Negara, melalui aparat penegak hukum, bertanggung jawab penuh atas proses administrasi penyidikan, termasuk penerbitan surat pengembalian barang bukti setelah statusnya jelas dari proses hukum.