Pemerintah Kota Surabaya memperkuat langkah pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.

Upaya penindakan tersebut bakal diperluas melalui pola berbasis wilayah di 31 kecamatan.

Langkah ini bertujuan menjangkau titik-titik penjualan kecil yang selama ini belum terdeteksi.

Penguatan pengawasan menjadi bagian sinergi bersama Kanwil DJBC Jawa Timur I serta KPPBC Sidoarjo.

Sinergi Lintas Instansi

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memberantas rokok ilegal.

Pihaknya siap berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengoptimalkan penindakan di lapangan.

Pola penjualan rokok ilegal kini dinilai telah mengalami banyak perubahan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas saat melakukan sidak.

Penyisiran Titik Rawan

Satpol PP Kota Surabaya telah melakukan penyisiran di sekitar 30 titik rawan.

Lokasi sasaran meliputi kawasan Jembatan Suramadu hingga sejumlah toko kecil.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti menyebut jumlah penindakan meningkat tajam.

Sebanyak 70 persen dari total 43,2 juta batang rokok ilegal berasal dari penindakan di kota ini.

Pengawasan tingkat kecamatan nantinya akan melibatkan unsur Trantib wilayah.

Pemerintah menargetkan skema pengawasan berbasis wilayah ini dapat direalisasikan tahun ini.

Penyusunan Prosedur dan Sosialisasi

Pelaksanaan pengawasan di tingkat kecamatan membutuhkan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis yang jelas agar petugas di lapangan memahami kewenangan serta tahapan penindakan sehingga tidak keliru secara hukum.

Satpol PP Surabaya bersama Bea Cukai berencana menggelar pertemuan dengan para camat dalam waktu dekat guna melakukan sosialisasi mengenai tahapan pengawasan tersebut.

Unsur ketenteraman dan ketertiban di 31 kecamatan nantinya bakal dilibatkan langsung sebagai bagian dari tim pengawasan bersama untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok tanpa cukai di tengah masyarakat.