Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi menghadapi tantangan serius akibat data kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya akurat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa data desil 9 dan 10 saat ini sedang dalam proses perbaikan menyeluruh.

Langkah perbaikan tersebut diambil menyusul banyaknya protes dari warga yang merasa keliru dikategorikan ke dalam kelompok mampu.

Peluang Penerapan Kebijakan di Tengah Polemik Data

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai pembatasan berbasis desil masih memungkinkan diterapkan pada 2026.

Namun, kebijakan tersebut disarankan untuk dimulai secara terbatas dan bertahap demi menghindari risiko salah sasaran.

Status desil yang bersifat relatif membuat keluarga dengan kendaraan belum tentu otomatis masuk kategori masyarakat kaya.

Jika diterapkan serentak tanpa basis data matang, exclusion error dapat memukul pekerja komuter dan pelaku usaha kecil.

Oleh karena itu, implementasi tahun ini dinilai layak dijalankan sebagai proyek percontohan terbatas yang disertai masa sanggah.

Urgensi Reformasi Subsidi dan Keadilan Fiskal

Di sisi lain, pembatasan BBM bersubsidi dipandang mendesak berkaitan dengan asas keadilan fiskal serta efisiensi anggaran negara.

APBN 2026 mengalokasikan sekitar Rp210,1 triliun untuk subsidi energi yang sebagian besar masih dinikmati kalangan mampu.

Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu menunda kebijakan semata-mata demi menunggu data sempurna.

Sebagai solusi, pendekatan bertahap dapat ditempuh melalui kombinasi jenis kendaraan sembari pemutakhiran data terus berjalan.

Penggunaan QR Code pada aplikasi MyPertamina juga tetap dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemantauan di lapangan.