Polemik mengenai dokumen akademik Presiden Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada hingga kini belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda di tengah masyarakat.

Di tengah gelombang desakan agar kampus membuka bukti tersebut secara transparan, pihak rektorat justru memilih untuk mempertahankan sikap ketat.

Rektorat menilai bahwa arsip akademik tersebut merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi secara institusional.

Sikap resmi ini disampaikan langsung oleh Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia saat merespons berbagai desakan publik.

Menurut Ova, pihak yang selama ini meragukan keaslian dokumen semestinya menjadi pihak yang menunjukkan bukti atas keraguan tersebut.

Oleh karena itu, pihak kampus merasa tidak memiliki kewajiban untuk membuka dokumen akademik tersebut hanya karena muncul tudingan.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi respons atas desakan agar arsip akademik dipublikasikan secara langsung kepada masyarakat luas.

Pihak kampus secara konsisten mengacu pada ketentuan keterbukaan informasi publik serta regulasi perlindungan data pribadi.

Transkrip nilai, salinan ijazah, hingga nilai yudisium ditegaskan sebagai dokumen privat yang tidak dapat diberikan kepada publik.

Aturan perlindungan tersebut berlaku secara umum dan tidak diterapkan secara khusus hanya kepada Joko Widodo seorang.

UGM menyatakan tidak akan pernah membuka dokumen akademik tersebut tanpa adanya permintaan resmi dari lembaga negara yang berwenang.

Posisi ini membuat institusi pendidikan tersebut berada di tengah tarikan dua tuntutan publik yang saling berhadapan.

Di satu sisi, publik mendesak adanya penjelasan terbuka mengenai rekam jejak akademik para alumni.

Di sisi lain, kampus tetap teguh mempertahankan prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam regulasi.

Perdebatan yang berkembang kini bergeser menjadi persoalan mengenai siapa pihak yang memiliki kewajiban untuk membuktikan.

Hingga saat ini, UGM menyatakan siap menyerahkan data kepada aparat penegak hukum apabila ada permintaan resmi yang sah.