Permohonan praperadilan yang diajukan oleh KMRT Roy Suryo resmi ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026.

Putusan tersebut dibacakan langsung oleh hakim I Ketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim memutuskan untuk menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon terkait uji keabsahan upaya paksa larangan bepergian ke luar negeri.

Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan larangan bepergian tersebut dalam perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Alasan penolakan didasarkan pada perkara pokok yang telah dilimpahkan kepada pihak pengadilan sehingga praperadilan dinilai sudah tidak relevan lagi.

Status hukum pemohon saat ini telah berubah menjadi terdakwa sejak perkara pokok diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026.

Kewenangan terkait penanganan perkara tersebut juga telah sepenuhnya beralih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak pelimpahan dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat 1 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan hanya dapat menunda pemeriksaan pokok perkara jika dilimpahkan saat proses berlangsung.

Hakim menilai tindakan mengajukan permohonan satu per satu setelah perkara masuk pengadilan merupakan bentuk penyalahgunaan prosedur hukum yang berlaku.

Pemohon dinilai secara sadar mengabaikan hak untuk menguji upaya paksa tersebut pada rentang waktu tanggal 7 November 2025 sampai penyidikan dinyatakan lengkap.