Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan izin kepada warga Pati, Jawa Tengah, yang berencana melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 mendatang.

Pihak Pemprov DKI Jakarta telah mengetahui rencana kedatangan massa untuk menyuarakan pendapat mereka di ruang publik.

Pramono memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan melarang masyarakat menggunakan hak mereka untuk menyampaikan pendapat di tempat umum.

Menurutnya, kegiatan demonstrasi dijamin oleh sistem demokrasi selama semua pihak dapat menjaga situasi dengan baik.

Namun, ia memberikan satu penegasan penting kepada seluruh massa yang nantinya akan datang berkunjung ke wilayah Jakarta.

Massa diminta agar melangsungkan aksi secara tertib serta menghindari tindakan anarkis yang berpotensi merusak fasilitas.

Segala bentuk perusakan atau perbuatan yang tidak baik dinilai sangat tidak boleh dilakukan selama aksi berlangsung.

Guna mengantisipasi gangguan keamanan, Pemprov DKI Jakarta akan segera berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Koordinasi ini bertujuan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas warga lainnya.

Pemerintah juga memastikan pendekatan pengamanan yang diterapkan akan mengedepankan cara-cara yang humanis.

Pendekatan kekerasan tidak akan digunakan selama massa mampu menjaga ketertiban umum di lapangan.

Selain pengamanan, Pemprov DKI turut memperhitungkan kemungkinan adanya warga yang memilih untuk bermalam di ibu kota.

Pramono telah menginstruksikan Kepala Dinas Satpol PP agar berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian.

Sejumlah organisasi masyarakat di Jakarta juga dipersilakan membantu memfasilitasi kedatangan warga agar situasi tetap kondusif.

Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memilih untuk tidak mengambil langkah represif terhadap warga.

Pemerintah lebih fokus pada pengaturan dan pengamanan agar hak menyampaikan pendapat tetap terlindungi.

Dengan berbagai persiapan koordinasi tersebut, warga Pati tetap dipersilakan hadir di gedung parlemen pada akhir Agustus.