Apa Penyebab Bank Mandiri di Blokir?
Ukuran Teks
Dinamika gerakan sosial di Indonesia kembali diwarnai oleh polemik regulasi keuangan yang berbenturan dengan hak berserikat. Belakangan, sorotan publik tertuju pada status rekening Bank Mandiri milik koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono atau yang akrab disapa Botok. Rekening yang digunakan untuk menampung dana aksi tersebut mendadak tidak dapat diakses, memicu kekhawatiran akan pembungkaman ruang gerak sipil.
Namun, Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol Budi Hermanto, pada Senin (25/8/2026), meluruskan isu yang beredar. Pihak kepolisian menegaskan bahwa langkah yang diambil bukanlah pemblokiran rekening secara total, melainkan sekadar penundaan transaksi.
"Jadi, kita perlu meluruskan persepsi yang ada di masyarakat. Surat yang dikirimkan oleh penyidik kepada pihak bank adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan perintah pemblokiran permanen," terang Kombes Pol Budi dalam keterangan resminya, berusaha meredam ketegangan yang mulai mengemuka di ruang publik.
Akar Masalah: Penggalangan Dana dan UU P2SK
Langkah kepolisian ini tidak datang tanpa dasar hukum. Aparat menyoroti mekanisme penggalangan dana dalam jumlah besar yang dilakukan oleh AMPB. Rencana unjuk rasa di depan Gedung DPR RI yang menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset membutuhkan logistik yang tidak sedikit, dan dana tersebut dihimpun secara terbuka.
Menurut Kombes Pol Budi, aktivitas penghimpunan dana tersebut harus mengacu pada Pasal 237 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini secara tegas mengatur bahwa kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat wajib dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi, bukan oleh perorangan.
"Di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Ini adalah bentuk perlindungan hukum agar dana masyarakat tidak disalahgunakan dan transparan," jelas Budi, menambahkan bahwa dalam proses permohonan penundaan transaksi ini, kepolisian berkoordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan kepatuhan hukum.
Update Terbaru
Sergio Farias Debut, Borneo FC Incar Kemenangan atas Manila Digger di Shopee Cup
Rabu / 18-11-2026, 16:04 WIB
Pemeriksaan Saksi Satpol PP oleh Polda NTT Ungkap Kasus Dugaan Asusila
Rabu / 18-11-2026, 16:00 WIB
Akar masalah produk China kuasai pasar Indonesia menurut pemerintah
Rabu / 18-11-2026, 16:00 WIB
Penangkapan eks Kapolri disebutk Kerek kepuasan publik ke Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 16:00 WIB
Bond Girl Robert Pattinson: 19 Aktris Masuk Bursa Kandidat Utama
Rabu / 18-11-2026, 15:56 WIB
Menang 7-0 Atas Singapura, Asisten Pelatih Brasil Ungkap Tantangan di Lapangan
Rabu / 18-11-2026, 15:56 WIB
Gojek Luncurkan Fitur Patungan GoCar dan GoFood untuk Hemat Biaya
Rabu / 18-11-2026, 15:56 WIB
Solusi AI WhatsApp Terbaru Ringankan Tugas UKM Melayani Pembeli
Rabu / 18-11-2026, 15:49 WIB
Kenali Alasan Nomor WhatsApp Diblokir Sistem Beserta Solusinya
Rabu / 18-11-2026, 15:49 WIB
Samsung Bawa Program Beta One UI 9.5 ke Enam Negara Sekaligus
Rabu / 18-11-2026, 15:49 WIB
Cerita Afgan Lepas dari Krisis Percaya Diri Akibat Bekas Jerawat
Rabu / 18-11-2026, 15:42 WIB
Fitri Salhuteru Kuatkan Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Onsu di Pengadilan
Rabu / 18-11-2026, 15:42 WIB
Daftar Drama Korea Medis Penuh Misteri untuk Pecinta Thriller
Rabu / 18-11-2026, 15:42 WIB
J&L Fashion Sulap Daster Jadi Tren Gaya Hidup Modern
Rabu / 18-11-2026, 15:35 WIB






