Dilema Botok: Dana Pribadi dan Donasi Terkatung-katung

Di balik dinginnya prosedur hukum, terdapat cerita manusia yang penuh ketegangan. Supriyono alias Botok, sang koordinator lapangan, mengakui bahwa rekening Bank Mandiri yang dibuka atas nama pribadinya tersebut menyimpan dana senilai Rp 80,9 juta. Jumlah ini merupakan campuran antara uang pribadi dan donasi yang dikumpulkan dari para simpatisan untuk kebutuhan logistik aksi.
 
Ketidakmampuan mengakses dana tersebut secara tiba-tiba tentu menimbulkan dampak operasional yang signifikan bagi persiapan demonstrasi. Bagi gerakan akar rumput seperti AMPB, dana sebesar itu adalah napas yang menghidupkan mobilitas massa, mulai dari konsumsi, transportasi, hingga pembuatan atribut aksi.
 
Menanggapi hal ini, Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, pada Minggu (23/8/2026) menyatakan bahwa pihak bank hanya bertindak sebagai eksekutor yang mematuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH).
 
"Pemblokiran atau penundaan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku," ujar Adhika. Meski demikian, ia enggan merinci lebih dalam mengenai konteks spesifik permintaan tersebut, sembarai menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh nasabah.
 

Sorotan Ahli: Prosedur Benar, Namun Konteks Perlu Dipertanyakan

Menarik benang merah dari kasus ini, pengamat perbankan sekaligus Dosen Binus University, Doddy Ariefianto, memberikan pandangan yang lebih analitis. Dari sisi teknis perbankan, Doddy menilai bahwa pihak Bank Mandiri telah bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
 
"Secara prinsip, beberapa instansi Aparat Penegak Hukum (APH) memang memiliki wewenang untuk memerintahkan penundaan atau pemblokiran rekening suatu entitas maupun individu, sesuai dengan tupoksi masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan yang berlaku," jelasnya pada Senin (25/8/2026).
 
Namun, Doddy tidak serta-merta menutup mata terhadap substansi di balik perintah tersebut. Ia mengajak publik dan pengamat hukum untuk melihat lebih dalam. "Prosedur blokir secara internal itu kurang lebih sama di antara semua bank. Isu sebenarnya bukan pada bagaimana bank memproses perintah itu. Pertanyaan besarnya adalah: dari mana perintah tersebut datang? Dalam konteks apa perintah itu dikeluarkan? Apakah proporsional dengan tujuannya?" tanya Doddy, membuka ruang diskusi kritis mengenai batasan antara penegakan hukum administratif dan hak konstitusional warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat.