Dinamika gerakan sosial di Indonesia kembali diwarnai oleh polemik regulasi keuangan yang berbenturan dengan hak berserikat. Belakangan, sorotan publik tertuju pada status rekening Bank Mandiri milik koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono atau yang akrab disapa Botok. Rekening yang digunakan untuk menampung dana aksi tersebut mendadak tidak dapat diakses, memicu kekhawatiran akan pembungkaman ruang gerak sipil.
 
Namun, Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol Budi Hermanto, pada Senin (25/8/2026), meluruskan isu yang beredar. Pihak kepolisian menegaskan bahwa langkah yang diambil bukanlah pemblokiran rekening secara total, melainkan sekadar penundaan transaksi.
 
"Jadi, kita perlu meluruskan persepsi yang ada di masyarakat. Surat yang dikirimkan oleh penyidik kepada pihak bank adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan perintah pemblokiran permanen," terang Kombes Pol Budi dalam keterangan resminya, berusaha meredam ketegangan yang mulai mengemuka di ruang publik.

Akar Masalah: Penggalangan Dana dan UU P2SK

Langkah kepolisian ini tidak datang tanpa dasar hukum. Aparat menyoroti mekanisme penggalangan dana dalam jumlah besar yang dilakukan oleh AMPB. Rencana unjuk rasa di depan Gedung DPR RI yang menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset membutuhkan logistik yang tidak sedikit, dan dana tersebut dihimpun secara terbuka.
 
Menurut Kombes Pol Budi, aktivitas penghimpunan dana tersebut harus mengacu pada Pasal 237 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini secara tegas mengatur bahwa kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat wajib dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi, bukan oleh perorangan.
 
"Di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Ini adalah bentuk perlindungan hukum agar dana masyarakat tidak disalahgunakan dan transparan," jelas Budi, menambahkan bahwa dalam proses permohonan penundaan transaksi ini, kepolisian berkoordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan kepatuhan hukum.