Selain aliran uang, aspek legalitas penghimpunan dana publik yang dilakukan melalui rekening tersebut turut menjadi sorotan.

Penyidik mendasarkan proses penelusuran itu pada ketentuan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Aturan tersebut mewajibkan kegiatan penghimpunan dana publik menggunakan izin badan usaha, bukan dijalankan oleh perorangan.

Oleh sebab itu, polisi meminta klarifikasi mengenai tujuan penggalangan, mekanisme pengumpulan, serta peruntukan dana yang dihimpun.

Sebelumnya, polemik rekening Botok mencuat ketika saldo senilai Rp80,9 juta tidak bisa digunakan menjelang rencana aksi di Jakarta.

Botok sempat menyampaikan bahwa rekening tersebut memuat gabungan uang pribadi serta donasi masyarakat untuk mendukung kebutuhan peserta aksi.

Pihak berwajib saat ini terus merumuskan langkah hukum lanjutan setelah memperoleh gambaran utuh dari hasil klarifikasi.