Delapan negara Arab dan Muslim mengeluarkan kecaman keras terhadap proyek permukiman E1 yang dijalankan oleh Israel.

Langkah tersebut dinilai dapat merusak kemenangan diplomatik terbesar Israel serta mengancam masa depan Abraham Accords.

Ancaman Proyek E1 bagi Tepi Barat

Proyek kontroversial ini mencakup pembangunan lebih dari 3.400 rumah di koridor strategis antara Yerusalem Timur dan Ma'ale Adumim.

Jika terlaksana, rencana tersebut akan membelah Tepi Barat menjadi dua bagian serta memutus Yerusalem Timur dari wilayah Palestina.

Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, secara terbuka menyebut proyek ini sebagai cara untuk mengubur gagasan negara Palestina.

Penerbitan tender konstruksi mengubah ancaman politik ini menjadi rencana nyata yang mulai diimplementasikan.

Sikap Tegas Uni Emirat Arab

Keikutsertaan Uni Emirat Arab dalam pernyataan bersama ini membawa implikasi besar karena Abu Dhabi merupakan pelopor Abraham Accords.

Bagi UEA, normalisasi hubungan tidak pernah dimaksudkan sebagai cek kosong untuk mendukung setiap tindakan sepihak pemerintah Israel.

Kepemimpinan di Abu Dhabi menegaskan bahwa aneksasi wilayah Palestina merupakan garis merah yang tidak boleh dilanggar.

Hubungan diplomatik yang terjalin sejak 2020 kini menghadapi ujian berat akibat kebijakan pembangunan permukiman yang terus berlanjut.

Dinamika Kawasan dan Sanksi

Pernyataan bersama yang melibatkan Arab Saudi, Turki, Pakistan, Qatar, Mesir, Yordania, Indonesia, dan UEA menuntut penghentian proyek E1.

Para penandatangan bahkan meminta pertimbangan sanksi terhadap individu serta entitas yang terlibat dalam perluasan permukiman.

Pemerintah Israel dinilai salah kalkulasi karena menganggap normalisasi hubungan membuat kebijakan mereka kebal dari kritik.

Jika tekanan terus meningkat tanpa ada perubahan sikap dari Tel Aviv, pendinginan hubungan diplomatik lanjutan menjadi opsi yang mungkin terjadi.