Rencana pemberian insentif pembelian motor listrik sebesar Rp3 juta per unit dinilai belum cukup kuat mendorong masyarakat berpindah dari kendaraan berbahan bakar bensin.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance M Rizal Taufikurahman menyatakan bahwa potongan harga tersebut hanya berfungsi sebagai daya tarik tambahan.

Bagi konsumen yang sangat sensitif terhadap harga, besaran itu dinilai bukan menjadi alasan utama untuk beralih ke kendaraan listrik secara masif.

Program subsidi ini direncanakan menyasar 1 juta unit dengan total anggaran mencapai Rp3 triliun.

Angka tersebut mengalami penurunan dari rencana awal pemerintah yang sebelumnya menetapkan nominal sebesar Rp5 juta per unit.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum yakin seluruh alokasi anggaran tersebut dapat terserap secara penuh hingga akhir tahun.

Ia menyoroti kapasitas produksi motor listrik di dalam negeri yang saat ini masih belum menyentuh angka 1 juta unit.

Kebijakan baru ini diperkirakan paling cepat baru akan mulai berlaku pada bulan September 2026.

Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaannya saat ini juga belum diterbitkan secara resmi.

Kementerian Keuangan dilaporkan masih terus melakukan koordinasi intensif bersama Kementerian Perindustrian.

Di sisi lain, pemangkasan besaran insentif ini dinilai memberikan dampak positif bagi kondisi keuangan negara.

Kebijakan tersebut dinilai membuat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi jauh lebih terkendali.

Namun, konsekuensinya adalah daya dorong insentif untuk mengerek angka penjualan motor listrik menjadi lebih terbatas.

Persoalan utama penyerapan kendaraan listrik dinilai bukan terletak pada besaran subsidi yang diberikan.

Faktor terpenting adalah seberapa efektif setiap rupiah insentif mampu menghasilkan tambahan penjualan serta nilai tambah ekonomi.

Sebagai catatan pembanding, insentif serupa pada tahun 2023 dan 2024 sempat memberikan potongan harga sebesar Rp7 juta per unit.

Rizal lantas mendorong pemerintah agar dapat menyiapkan skema insentif yang jauh lebih terarah ke depan.

Bantuan tersebut bisa dikaitkan langsung dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri, produksi domestik, dan industri baterai.

Langkah strategis itu dinilai dapat membuat anggaran negara tidak hanya berhenti sebagai diskon semata di ruang pamer.