Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana memberikan sorotan tajam terhadap polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurutnya, permasalahan tersebut menjadi cerminan nyata ketika kepentingan personal justru mendominasi dan mengalahkan kepentingan negara.

Ia menilai negara telah terseret selama 11 tahun lamanya hanya untuk mengurus persoalan ijazah tersebut.

Seorang negarawan seharusnya mampu menempatkan kepentingan negara sebagai prioritas yang paling tinggi.

Kepentingan pribadi serta keluarga dinilai tidak boleh menjadi faktor utama yang menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan.

Proses panjang polemik ini turut melibatkan berbagai lembaga negara hingga aparat penegak hukum secara berkelanjutan.

Kondisi itu memunculkan tanda tanya besar mengenai etika kekuasaan dan bagaimana posisi kepentingan negara ditempatkan.

Di sisi lain, kasus ijazah ini kini memasuki babak baru dengan hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026.

Aturan tersebut diterbitkan sebagai pedoman pengadilan ketika permohonan praperadilan diajukan bersamaan atau setelah pokok perkara.

Penerbitan pedoman ini berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Aturan itu mengatur bahwa pemeriksaan pokok perkara di pengadilan belum dapat diselenggarakan sebelum praperadilan selesai.

Namun, penerapan aturan baru tersebut dipersoalkan oleh Kuasa Hukum Dokter Tifa, yakni Abdullah Alkatiri.

Pihaknya menilai aturan baru seharusnya tidak diberlakukan secara surut terhadap perkara yang prosesnya sudah berjalan sebelumnya.

Ketentuan hukum yang baru semestinya ditujukan untuk kondisi atau perkara yang muncul setelah aturan tersebut resmi berlaku.