Anggota senior Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat secara resmi merilis laporan investigasi mendalam.

Laporan tersebut diterbitkan pada akhir pekan lalu melalui situs resmi Komite Kehakiman DPR dari Partai Demokrat.

Dokumen itu membeberkan dugaan praktik pengalihan wewenang pengampunan tradisional Departemen Kehakiman menjadi sistem transaksional.

Para penjahat kelas kakap dilaporkan memanfaatkan sumbangan politik serta jaringan bisnis keluarga untuk memperoleh kebebasan.

Praktik transaksional tersebut disebut telah menghapus kewajiban pembayaran senilai miliaran dolar kepada para korban.

Sejumlah tokoh penting disebut menerima pengampunan setelah mengalirkan dana besar ke dalam operasi politik dan kepentingan keluarga.

Skema Transaksional dan Penerima Pengampunan

Model bisnis 'Pardons, Inc.' ini dinilai telah menghapus hampir US$1,7 miliar atau setara sekitar Rp30 triliun yang seharusnya dibayarkan oleh para penjahat kepada korban dan masyarakat.

Jamie Raskin menegaskan bahwa kekuasaan konstitusional presiden yang sakral telah diubah menjadi pasar bebas untuk pengaruh politik orang dalam serta pengayaan pribadi.

Sejumlah nama besar yang masuk dalam daftar penerima pengampunan di antaranya mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernández yang sebelumnya dihukum 45 tahun penjara karena penyelundupan kokain, serta taipan panti jompo Joseph Schwartz yang melobi pengampunan di tengah hukuman penipuan pajak.

Sementara itu, ribuan warga Amerika lain yang tidak memiliki koneksi elite MAGA harus tetap berada dalam ketidakpastian hukum meski telah menunjukkan penyesalan dan membayar ganti rugi.

Kebijakan ini dikritik keras karena mengabaikan prinsip keadilan dan belas kasihan yang semestinya menjadi fondasi utama dalam sistem hukum.