Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan ancaman keras untuk meningkatkan operasi militer di Jalur Gaza, Palestina.

Ancaman tersebut dilayangkan setelah sejumlah layang-layang yang diduga berasal dari Gaza terbang memasuki wilayah Israel.

Dalam pernyataan bersama Menteri Pertahanan Israel Katz, Netanyahu menuduh bahwa benda-benda tersebut dioperasikan oleh kelompok milisi Hamas.

Israel memberikan peringatan tegas kepada Hamas agar segera menghentikan semua bentuk peluncuran yang mengarah ke wilayah mereka.

Jika hal tersebut tidak dihentikan, Pasukan Pertahanan Israel menyatakan akan mengambil tindakan untuk mengintensifkan operasi militer.

Operasi tersebut ditujukan langsung kepada pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas peluncuran layang-layang dan balon.

Pemerintah Israel bahkan berencana mengevakuasi penduduk dari daerah-daerah tempat benda-benda tersebut diluncurkan.

Setidaknya tercatat empat layang-layang terbang dari Gaza menuju ke Kibbutz Nahal Oz selama akhir pekan kemarin.

Pihak militer menyebutkan tidak ada hal yang mencurigakan serta tidak ada ancaman bahaya bagi masyarakat dari benda tersebut.

Kendati demikian, banyak pihak langsung mengaitkan kejadian ini dengan insiden serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

Kala itu, balon dan layang-layang asal Gaza sempat membawa alat pembakar yang mendarat di kawasan Israel selatan.

Menurut pandangan Israel, Hamas sengaja meluncurkan layang-layang tersebut untuk menguji bagaimana respons dari pihak militer.

Di sisi lain, kelompok Hamas secara tegas membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan oleh pihak Israel.

Hamas menyatakan bahwa layang-layang tersebut murni hanyalah mainan anak-anak yang berada di kamp pengungsian Gaza.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menilai Israel sengaja menggunakan layang-layang sebagai dalih melancarkan serangan.

Pihaknya menganggap ancaman tersebut dibuat-buat untuk membenarkan kelanjutan agresi militer terhadap rakyat Palestina.

Hamas kemudian menyerukan kepada Amerika Serikat, negara-negara mediator, serta Dewan Perdamaian untuk menghentikan tindakan tersebut.