Pemerintah menyiapkan langkah khusus untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengupayakan pemberian masa tenggang pembayaran pinjaman bagi warga yang mengalami kesulitan.

Kebijakan tersebut dikoordinasikan agar masyarakat tidak terbebani tagihan di tengah situasi bencana.

Keringanan ini tidak hanya berlaku untuk pinjaman konsumtif semata.

Kredit usaha milik warga yang aktivitas ekonominya terganggu gempa juga menjadi perhatian pemerintah.

Bencana bumi dapat membuat pelaku usaha kehilangan sumber pendapatan dalam waktu tidak pasti.

Fasilitas usaha dan tempat produksi yang mengalami kerusakan membuat kegiatan ekonomi terhenti atau menurun drastis.

Kewajiban cicilan tetap jatuh tempo meskipun kemampuan bayar masyarakat menurun.

Pemerintah mendorong adanya jeda waktu sebelum kewajiban pembayaran kembali berjalan.

Penerapan kebijakan ini membutuhkan koordinasi bersama lembaga keuangan terkait.

Selain masalah kredit, Gibran turut menerima keluhan mengenai kesehatan para pengungsi.

Warga menyampaikan kekhawatiran terhadap anggota keluarga yang memerlukan perawatan di lokasi pengungsian.

Pasien yang memerlukan penanganan lanjutan diminta segera dirujuk ke rumah sakit.

Peninjauan ini merupakan rangkaian kunjungan pemerintah di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.

Kondisi tenda pengungsian yang memiliki berbagai keterbatasan fasilitas turut menjadi perhatian utama dalam peninjauan tersebut.

Sebelumnya, rangkaian peninjauan kondisi masyarakat pascagempa ini dilakukan Gibran saat mendatangi sejumlah lokasi pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur pada Sabtu.