Warga di Batulawang, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kini mulai merasakan perubahan besar setelah lahan yang lama bersengketa berubah fungsi.

Sekitar 980 hektar lahan tersebut kini dapat dimanfaatkan masyarakat setelah pengelolaannya berada di bawah kendali Badan Bank Tanah.

Sebelumnya, kawasan itu menjadi pusat konflik antara pemegang Hak Guna Usaha milik PT Maskapai Perkebunan Moelia dan warga setempat.

Saat ini, masyarakat mulai menanam jagung, beternak, hingga mengembangkan kebun kopi yang sudah mulai menghasilkan pendapatan keluarga.

Skema Pemanfaatan Lahan dan Evaluasi Hak Pakai

Pelaksana Tugas Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudradjat, menyatakan lahan tersebut berasal dari pelepasan hak pemegang HGU.

Proses fasilitasi ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dari total lahan yang masuk program, seluas 2.023 hektar berstatus Hak Pengelolaan dan sekitar 200 hektar telah digarap warga.

Berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 1.927 kepala keluarga telah tercatat resmi sebagai penerima manfaat program ini.

Meski demikian, proses pendataan masih terus berlangsung karena sosialisasi membutuhkan waktu hingga dua tahun untuk membangun kepercayaan.

Dalam tahap awal, warga menerima hak pakai di atas Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah agar lahan tidak langsung diperjualbelikan.

Penerima manfaat diberikan waktu 10 tahun untuk membuktikan bahwa lahan tersebut dikelola secara optimal sesuai aturan.

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 40 PP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah untuk mengevaluasi produktivitas.

Jika lahan dikelola dengan baik, hak pakai berpeluang meningkat menjadi Sertifikat Hak Milik bagi warga.

Sebaliknya, tanah yang ditelantarkan akan ditarik kembali oleh Badan Bank Tanah untuk dialihkan kepada penerima lainnya.