Menunggu Lampu Hijau Presiden untuk Dana Khusus Gempa

Lantas, bagaimana dengan kebutuhan dana khusus untuk penanganan dampak gempa bumi di NTT yang membutuhkan biaya lebih besar?
 
Purbaya memastikan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang memfinalisasi dan mengajukan rincian besaran kebutuhan dana khusus untuk bencana gempa NTT kepada Kementerian Keuangan.
 
Purbaya menegaskan bahwa pihaknya tinggal menunggu persetujuan akhir dari Sekretariat Negara (Setneg) dan Presiden Republik Indonesia.
 
"Menunggu persetujuan dari Setneg dan Presiden seperti apa. Tapi uangnya, jumlahnya masih manageable (terkelola dengan baik), jadi tidak mengancam anggaran kami," paparnya.
 

Fiskal Negara Aman, Bantuan Pasti Tiba

Pernyataan Menkeu ini tentu menjadi angin segar dan memberikan jaminan kepastian bagi para korban gempa di NTT. Purbaya memastikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat sehat dan memadai untuk menanggung beban bencana alam tanpa harus mengganggu pos-pos anggaran vital lainnya.
 
Mekanisme pencairan dana khusus bencana ini memang memerlukan verifikasi ketat agar penyalurannya tepat sasaran, sesuai dengan tingkat kerusakan dan jumlah korban yang terdampak.
 
Publik kini menantikan realisasi pencairan dana khusus tersebut agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTT dapat segera berjalan. Di sisi lain, kasus "lupa transfer" ini menjadi pengingat bagi seluruh Pemda di Indonesia untuk terus meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan daerah, terutama dalam situasi tanggap darurat di mana kepercayaan publik sedang diuji.