Polemik seputar penyaluran dana tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya menemui titik terang. Di tengah kekhawatiran publik mengenai lambatnya bantuan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turun tangan meluruskan misinformasi yang beredar di masyarakat.
 
Purbaya menegaskan bahwa dana pemerintah pusat sebesar Rp 44 miliar yang disebut-sebut sebagai bantuan tanggap darurat untuk NTT bukanlah anggaran baru yang khusus dicetak untuk bencana tersebut. Lantas, dari mana asal dana itu dan mengapa sempat terjadi kesalahpahaman?
 

Akar Masalah: Salah Paham Komunikasi Pusat dan Daerah

Isu ini bermula ketika Purbaya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di NTT untuk segera menggunakan anggaran tanggap darurat yang tersedia. Namun, respons dari pihak lokal menunjukkan adanya kebingungan. Banyak pihak, termasuk pejabat daerah, mengira bahwa dana tersebut adalah bantuan khusus baru yang baru saja disalurkan pemerintah pusat khusus untuk penanganan gempa NTT.
 
Meluruskan hal tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa dana Rp 44 miliar sejatinya adalah pos dana tanggap darurat reguler untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dana ini sendiri sudah dialokasikan dan ditransfer pada awal Agustus 2026, sesuai dengan arahan langsung dari Presiden.
 
"Ada salah paham. Salah saya, (bilang) tambah uang Rp 44 miliar itu kan. Itu tuh sudah Rp 44 miliar jumlah yang kita kirim awal Agustus untuk bantuan pemerintah pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden," jelas Purbaya saat memberikan keterangan pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
 

Pemda NTT Diduga Lupa Mencatat Transfer

Klarifikasi ini secara tidak langsung menyoroti pentingnya koordinasi dan pencatatan administrasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Purbaya menduga, pernyataan pejabat setempat yang menyebutkan bahwa mereka hanya memiliki dana ratusan juta rupiah terjadi karena kelalaian dalam memperhitungkan dana transfer yang baru saja masuk.
 
"Jadi yang dibilang bupati sana hanya punya sekitar sekian ratus juta, rupanya dia kemungkinan besar lupa menghitung transfer yang baru itu," tambah Purbaya dengan nada yang cukup santai namun tegas.
 
Kasus ini menjadi catatan penting bagi tata kelola fiskal daerah, di mana sistem pemantauan dana masuk (cash flow) di tingkat kabupaten harus lebih diperbarui secara real-time agar tidak menimbulkan kepanikan publik di saat-saat kritis seperti pasca-bencana.