Transisi menuju kendaraan listrik di Indonesia membawa tantangan tersendiri bagi dinamika pasar otomotif nasional.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyoroti potensi persaingan usaha tidak sehat yang mengintai sektor motor listrik.

Kebijakan subsidi pemerintah dinilai harus dirancang secara adil dan transparan tanpa menciptakan distorsi pasar.

Perbedaan perlakuan antara kendaraan konvensional dan listrik dapat memengaruhi harga yang harus dibayar konsumen.

Subsidi bahan bakar minyak yang selama ini berjalan juga perlu diperhitungkan untuk menciptakan keseimbangan persaingan.

Selain persoalan subsidi, tingginya hambatan masuk bagi pemain baru turut menjadi catatan penting bagi lembaga pengawas.

Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri serta akses terhadap baterai lebih mudah dipenuhi oleh perusahaan berskala besar.

Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan ruang untuk berkembang di pasar.

Potensi konsolidasi lewat integrasi vertikal dari hulu hingga hilir juga berisiko menimbulkan persoalan baru.

Penguasaan rantai pasok mineral nikel hingga layanan purnajual perlu diawasi agar tidak merugikan pelaku usaha independen.

Infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai didorong agar dapat digunakan secara lebih terbuka oleh berbagai pihak.

Keberhasilan elektrifikasi kendaraan tidak boleh hanya diukur dari pencapaian volume penjualan unit di pasar.

Konsumen harus menikmati manfaat nyata berupa harga kompetitif, variasi produk, serta keamanan komponen baterai.