Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong evaluasi dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap sektor industri dalam negeri.

Kebijakan ini bertujuan agar pemerintah dapat mengidentifikasi sektor yang tertekan sekaligus menentukan industri yang masih bisa dikembangkan.

Kementerian Keuangan perlu melakukan analisis mendalam terhadap berbagai bidang usaha yang terdampak aturan liberalisasi perdagangan tersebut.

Hasil analisis ini nantinya akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi yang paling tepat.

Menurut Purbaya, setidaknya ada tiga kemungkinan penanganan yang dapat diterapkan terhadap sektor industri yang mengalami tekanan.

Kemungkinan pertama adalah membiarkan industri tersebut berhenti beroperasi secara total tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Pilihan kedua adalah membiarkan sektor tersebut bertahan secara perlahan tanpa memberikan dukungan atau intervensi besar.

Sementara itu, opsi ketiga mencakup pemberian perlindungan serta dukungan penuh agar industri bisa kembali tumbuh di pasar.

Pemetaan semacam ini dinilai sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak disamaratakan untuk seluruh sektor usaha.

Pendekatan Kementerian Keuangan sendiri dijadwalkan akan mengalami perubahan mulai bulan September mendatang.

Pemerintah bakal lebih aktif menggali berbagai potensi ekonomi demi mendongkrak pertumbuhan agar bisa melaju kencang.

Selain sektor lama, pemerintah juga diminta memberikan perhatian khusus terhadap sektor baru yang mempunyai prospek tinggi.

Salah satu bidang yang menjadi sorotan utama adalah pusat data yang dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investasi.

Peluang tersebut tentu harus ditopang oleh ketersediaan pasokan energi yang memadai di berbagai kawasan industri.

Purbaya juga melihat adanya peluang dari kerja sama perdagangan dengan Eropa untuk produk berbasis energi baru terbarukan.

Penggunaan energi terbarukan diyakini mampu mendongkrak tingkat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.