Pelecehan seksual adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun. Setiap individu berhak atas keamanan dan otonomi atas tubuhnya sendiri. Persetujuan atau consent harus diberikan secara sadar, sukarela, dan dapat ditarik kembali kapan saja. Dalam kondisi tidak sadar atau di bawah pengaruh zat, persetujuan tidak dapat dianggap valid.
 
Proses Hukum yang Ditunggu Publik
 
Publik kini menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Apakah EJR akan memberikan tanggapan dalam waktu tujuh hari yang diberikan? Ataukah korban akan benar-benar membuka bukti-bukti yang ia simpan?
 
Kasus ini juga menjadi ujian bagi sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus pelecehan seksual, terutama yang melibatkan figur publik. Transparansi dan proses hukum yang adil sangat diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan keadilan bagi korban dan juga memastikan hak-hak pihak yang dituduh terlindungi.
 
Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan trial by the system atau penghakiman massal di media sosial sebelum ada kejelasan hukum. Namun, dukungan moral dan empati bagi korban yang berani bersuara tetap perlu diberikan untuk mendorong lebih banyak penyintas berani melaporkan kejahatan yang mereka alami. (*)