Pengembangan sektor energi panas bumi di tanah air masih menemui kendala dari aspek keekonomian.

Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa besaran tarif listrik dari fasilitas panas bumi saat ini masih lebih mahal daripada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, memaparkan perbandingan tarif tersebut.

Menurut Eniya, tarif listrik dari batu bara berada di kisaran 6 sen hingga 7 sen per kWh.

Sementara itu, tarif listrik panas bumi berada pada kisaran 9 sen hingga mencapai 10,35 sen per kWh di sejumlah lokasi tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Eniya di Indonesia International Convention Center, Jakarta, pada hari Kamis.

Kendati demikian, pemerintah memandang selisih tarif itu harus dilihat secara menyeluruh bersama aspek keunggulan lingkungan.

Energi panas bumi memiliki keandalan sebagai sumber tenaga bersih yang mampu mengalirkan pasokan listrik secara stabil.

Sumber energi ini dikategorikan sebagai baseload yang terus menerus menyuplai daya.

Sebaliknya, pembangkit batu bara memerlukan waktu hingga 12 jam untuk kembali menghasilkan listrik apabila mengalami gangguan.

Guna menunjang keekonomian energi terbarukan, pemerintah kini mengupayakan penerapan mekanisme perdagangan karbon.

Melalui kebijakan tersebut, nilai tambah dari karbon yang dihasilkan proyek energi bersih dapat diklaim oleh para pengembang.

Peraturan menteri terkait perdagangan karbon sedang dikebut penyelesaiannya oleh kementerian terkait.