Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil sumpah jabatan tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilangsungkan di Balai Kota Jakarta pada hari Rabu.

Mutasi dan rotasi pejabat ini dijalankan melalui Manajemen Talenta dengan berpedoman pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara.

Kebijakan penempatan ini didasarkan pada Surat Kepala BKN Nomor 5317/R-BM. 02.01/SD/K/2026 tertanggal 14 Agustus 2026.

Dasar hukum lainnya merujuk pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 755 Tahun 2026 tertanggal 19 Agustus 2026.

Pramono menyampaikan bahwa penguatan organisasi ini bertujuan agar setiap penempatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai birokrasi harus siap menghadapi perubahan ekonomi serta dinamika geopolitik global.

Para pejabat yang menduduki posisi strategis dituntut mampu merespons berbagai persoalan kompleks secara cepat.

Gubernur meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera bekerja untuk mengakselerasi program prioritas pemerintah daerah.

Aparatur sipil negara juga didorong untuk keluar dari zona nyaman guna meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik.

Pihaknya menekankan pentingnya kerja tim yang solid, kolaborasi lintas sektor, serta penerapan nilai BerAKHLAK.

Penyelesaian persoalan strategis di ibu kota membutuhkan kepemimpinan yang berani dan eksekusi yang konsisten.

Salah satu tantangan utama yang harus segera diselesaikan adalah pengelolaan sampah dengan pola pilah-angkut-olah.

Pengembangan skema pembiayaan kreatif juga menjadi perhatian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.