Kementerian Haji dan Umrah RI resmi membuka pendaftaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Kesehatan 2027.

Informasi pembukaan seleksi tersebut disampaikan secara langsung melalui laman resmi instansi terkait pada hari ini.

Formasi yang dibutuhkan mencakup berbagai posisi medis mulai dari dokter, perawat, hingga tenaga apoteker.

Para pendaftar nantinya akan ditempatkan pada posisi kloter, wilayah Arab Saudi, serta tenaga kesehatan bandara.

Ketentuan Syarat Pendaftaran PPIH Kesehatan 2027

Proses seleksi ini mewajibkan pelamar untuk memenuhi tiga kategori persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia.

Kategori tersebut meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, serta kelengkapan dokumen administrasi.

Syarat umum mencakup status Warga Negara Indonesia, beragama Islam, serta sehat jasmani dan rohani.

Pelamar perempuan juga harus dipastikan tidak sedang dalam kondisi hamil saat mendaftarkan diri.

Bagi pendaftar yang sudah berkeluarga, diwajibkan melampirkan surat izin tertulis dari suami.

Calon pendaftar juga wajib memiliki komitmen penuh dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.

Selain itu, pelamar tidak sedang tersangkut kasus hukum pidana dan memiliki rekam jejak yang baik.

Identitas kependudukan berupa KTP serta kepesertaan BPJS yang aktif menjadi salah satu kewajiban.

Pendaftar dari kalangan ASN, TNI, Polri, serta karyawan swasta harus menyertakan izin tertulis dari pimpinan instansi asal.

Kandidat juga diharapkan mampu mengoperasikan perangkat gawai atau komputer serta menguasai bahasa asing.

Aturan lain melarang pasangan suami istri bertugas pada tahun yang sama serta pembatasan masa penugasan.

Sementara itu, syarat khusus menetapkan batas usia minimal dan maksimal sesuai dengan posisi yang dipilih.

Pelamar juga wajib memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya dua tahun dengan melampirkan surat keterangan.

Kepemilikan Surat Tanda Registrasi serta Surat Izin Praktik yang masih berlaku menjadi kewajiban tenaga medis.

Dokter dan perawat juga diminta menyertakan sertifikat kegawatdaruratan dari lembaga penerbit yang sah.

Seluruh dokumen administrasi tersebut harus disiapkan secara lengkap untuk diunggah melalui sistem pendaftaran.