Pemerintah memanfaatkan sistem desil di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional guna menentukan daftar penerima bantuan sosial.

Kelompok dari desil 1 hingga 4 dijadikan prioritas utama untuk mendapatkan program perlindungan sosial yang disalurkan secara berkala.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pergeseran desil membuat sebagian keluarga penerima manfaat harus mengalami penyesuaian penyaluran.

Tantangan Akurasi Data Desil

Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan publik mengenai kemampuan sistem desil dalam mencerminkan kondisi ekonomi secara faktual dan tepat sasaran.

Syafruddin Karimi selaku pengamat ekonomi menyampaikan bahwa desil efektif memetakan kesejahteraan relatif namun kurang optimal sebagai ukuran real time.

Siklus pemutakhiran data yang berjalan dinilai masih menyisakan celah terjadinya kesalahan sasaran bantuan kepada warga.

Kombinasi Indikator Pendukung

Para ahli menyarankan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan faktor pendapatan tunggal dalam menetapkan kelompok sasaran.

Unsur pengeluaran, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, hingga jenis pekerjaan perlu digabungkan demi hasil penilikan yang lebih utuh.

Pendekatan komprehensif ini dinilai mendesak bagi para pekerja dengan pemasukan tidak tetap seperti nelayan, petani, serta pelaku UMKM.

Metode Proxy Means Test dan Risiko Kesalahan

Yusuf Rendy Manilet selaku pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics menjelaskan bahwa sistem desil pada dasarnya bukan pengukuran langsung melainkan hasil pendugaan lewat metode Proxy Means Test.

Evaluasi Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kesalahan pada model berbasis kecerdasan buatan tersebut berada di kisaran dua puluh tiga persen.

Sementara itu lembaga dunia memperkirakan tingkat kesalahan metode penilikan serupa secara umum dapat mencapai empat puluh persen.

Kondisi rumah tangga yang dinamis menuntut pemerintah agar memperhitungkan perbedaan biaya hidup antarwilayah serta menyediakan transparansi metodologi secara terbuka.

Pemerintah disarankan memberikan masa transisi serta kanal banding bagi warga agar graduasi penerima manfaat terjadi karena perbaikan kesejahteraan yang valid.